Calon Walikota dari PDI Perjuangan Segera Diberi KTA Partai

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya akan memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Bakal Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya saat rapat kerja cabang khusus pada 8 Juli mendatang.

“KTA itu untuk keperluan sebagai penanda resmi, identitas legal, bahwa cawali-cawawali itu anggota sekaligus bagian dari keluarga besar PDIP,” kata Adi Sutarwijono, Ketua Panitia Rakercabsus PDIP Surabaya kepada Antara, Sabtu (4/7/2015).

Menurut dia, KTA itu tidak dipakai untuk mendaftar sebagai cawali atau cawawali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya atau juga untuk pengajuan mundur dari PNS atau pensiun dini dari PNS.

“Itu keperluan internal PDIP untuk pengabaran kepada publik bahwa partai politik, terutama PDIP, telah memberikan kontribusi penting bagi rekruitmen calon-calon pemimpin baru,” ujarnya.

Ia mengatakan pascarekomendasi turun, lanjut dia, cawali-cawawali yang ditetapkan PDIP harus mengurus syarat-syarat yang ditetapkan UU dan Peraturan KPU.

“Pasca-Lebaran, kami akan mendaftarkan ke KPU dengan persyaratan yang lengkap dan benar,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap cawali-cawawali yang diusung dari PDIP harus bergerak cepat untuk pemenuhan syarat-syarat itu, termasuk cawali-cawawali yang berstatus PNS harus memastikan telah mengajukan pengunduran diri atau pensiun diri.

“Harus juga sehat jasmani-rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, SKCK dari kepolisian, serta telah melalorkan harta kekayaan pribadi yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan yang dikeluarkan KPK,” katanya.

Mengenai Tim Pemenangan Cawali-Cawawali Surabaya, Adi mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan kapan akan dibentuk. “Sebelum daftar ke KPU, Tim Pemenangan itu pasti telah dibentuk karena secara legal kan harus didaftarkan ke KPU,” ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak ada perubahan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya petahana yang akan diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, Adi mengaku pihak tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tau, karena rekomendasi itu dalam amplop tertutup dan tersegel. Nanti pada saat rakercabsus akan dibacakan langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto,” katanya. (ant/fik)