Pemerintah dan DPR menetapkan defisit APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Pemerintah akan mengandalkan pinjaman untuk menutup defisit tersebut.
Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar DPR mengatakan utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK.
“Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau Pemda Rp 4,4 triliun. Sementara untuk pinjaman proyek Pemerintah Pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun,” kata Said, Jumat (13/2/2015).
Selain dari luar negeri, pemerintah juga menetapkan utang dalam negeri sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini pemerintah juga membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar.
Kementerian yang mendapat pinjaman terbesar adalah Kementerian Pertahanan, sebesar Rp13 triliun.
Sekadar diketahui, pada saat kampanye Pilres lalu, Jokowi mengatakan, tidak akan bergantung dari negara lain, dalam pembiayaan pembangunan di era pemerintahaannya.(faz/iss)