10 Daerah Penyelenggara Pilkada di Jatim Rawan Konflik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur petakan setidaknya ada 10 daerah penyelenggara pilkada di Jawa Timur yang rawan konflik.

Sebanyak 10 wilayah tersebut adalah Trenggalek, Sumenep, Jember, Kediri, Banyuwangi, Tuban, Ngawi, Kota Blitar, Pacitan, dan Kota Surabaya. “Rawan karena calonnya hanya dua pasang,” kata Sufyanto, Ketua Bawaslu Jawa Timur di sela-sela menjadi pembicara seminar tentang Pilkada Serentak di Inna Simpang, Surabaya, Jumat (18/9/2015).

Terkait kerawanan ini, Bawaslu juga telah minta Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten/kota tersebut bisa mengantisipasi dengan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pelaksanaan pilkada.

Selain karena faktor calon, di beberapa daerah ternyata juga masih ditemukan pemilih fiktif, serta pemilih yang sudah meninggal atau pindah namun masih masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Di Surabaya misalnya ditemukan 806 pemilih fiktif, ini harus segera diselesaikan KPU sehingga tak menuai polemik,” kata dia.

Sementara itu, Saifullah Yusuf (Gus IpuL), Wakil Gubernur Jawa Timur masih yakin kondisi Jawa Timur masih kondusif. Secara umum pelaksanaan pilkada hingga saat ini masih berjalan dengan baik.

“Potensi konflik itu tetap ada. Namun kultur masyarakat Jawa Timur bisa meredam potensi itu. Ditambah dengan antisipasi aparat keamanan dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) yang cukup baik,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang harus bersikap profesional. Dengan sikap KPU seperti itu juga akan meminimalisir konflik yang terjadi di wilayah masing-masing.

“Ibaratnya, KPU dan Bawaslu ini khan EO (event organizer) Pemilukada Serentak. Selama ini saya melihat sudah profesional dalam bekerja,” katanya.

Selain itu, kultur masyarakat saat ini sudah bosan untuk terus ribut terkait politik. “Ketoke wong-wong wes aras-arasen gegeran (sepertinya masyarakat sudah bosan ribut). Saat ini ini ekonomi susah ,” kata dia.

Mayjen TNI Sumardi, Panglima Kodam V/Brawijaya juga berharap, pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar.

“Setidaknya ada dua ancaman yaitu gangguan dan ancaman nyata. Jika gangguan maka dilakukan tindakan prefentif, sedangkan untuk gangguan nyata harus dilakukan tindakan represif,” kata dia.

Dia juga berjanji akan menjaga netralitas TNI dalam gelaran pilkada kali ini. (fik/iss/ipg)