Nurhayati Ali Assegaf Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menegaskan tidak ada jaminan seluruh anggotanya bakal mendukung Pilkada langsung. Meski begitu, ia tetap berupaya agar 148 suara bulat mengikuti arahan partai.
“Sebagai kepanjangan tangan dari DPP, Fraksi Partai Demokrat mengikuti arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Pilkada langsung dengan 10 syarat. Artinya, Partai Demokrat punya opsi sendiri,” ujarnya sebelum mengikuti Sidang MPR, Senin (22/9/2014), di Gedung Parlemen, Jakarta.
Soal opsi ketiga (Pilkada langsung dengan 10 syarat) yang harus disampaikan secara resmi paling lambat hari ini, Nurhayati menegaskan bahwa siang ini Fraksi Partai Demokrat akan mengeluarkan surat yang isinya meminta kepada Panja RUU Pilkada agar opsi yang diusulkan Partai demokrat bisa dimasukkan dalam pembahasan.
“Itu kan sudah tugas kami sebagai pimpinan fraksi untuk melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik,” tegas Nurhayati.
Untuk mengupayakan soliditas dukungan 148 anggota, Fraksi Partai Demokrat hari ini akan menggelar rapat pimpinan untuk memastikan semua berjalan dengan baik.
“Jika ada anggota yang menolak, saya kira itu hal yang wajar seperti kita lihat kemarin juga ada anggota yang tidak bersama-sama mendukung Pilkada langsung. Soal ada sanksi atau tidak terhadap anggota fraksi yang tidak mengikuti arahan partai, itu kami serahkan sepenuhnya kepada DPP,” katanya.
Sementara itu, Marzuki Alie Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan partainya mendukung Pilkada langsung belum menjadi keputusan akhir.
“Kita kan mengajukan 10 syarat untuk diakomdir dalam RUU Pilkada. Kalau yang kita ajukan itu tidak terpenuhi, artinya kita tidak bakal mendukung Pilkada langsung,” paparnya.(faz/ipg)