Edhie Baskoro Yudhoyono anggota DPR fraksi Demokrat, menyarankan, agar kabinet yang disusun oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla lebih banyak di isi oleh kalangan profesional.
Ibas mengungkapkan, penempatan kaum profesional merupakan benar-benar sesuai dengan the raight man and the right place.
“Saya berharap, banyak kaum profesional dalam kabinet Jokowi selain parpol yang tergabung, yang benar-benar sesuai dengan the right man and the right place. Itu yang selama ini ditunjukkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet,” kata Ibas di Gedung DPR RI, seperti yang terlansir di Antara, Selasa (21/10/2014).
Menurut Ibas, menteri yang berasal dari partai politik tidak bisa dinafikan karena sistem pemerintah menganut multi partai. Namun tetap saja, adanya menteri dari kalangan partai politik tidak menjadi masalah.
“Saya pikir sangat wajar ketika juga ada profesional partai politik yang ditunjuk atau diminta jadi bagian dari kabinetnya. Jangan sampai disalahkan juga bahwa parpol juga pasti memiliki kader-kader terbaiknya, jangan beranggapan parpol, orang-orangnya hanya berkutat di bidang politik saja, mereka juga punya kesempatan yang sama untuk meneruskan program-program yang dipercaya,” jelas Ibas.
Sementara itu, ketika ditanya, apakah kader Partai Demokrat diminta juga untuk menjadi menteri, Ibas belum mengetahui dan belum mendengarnya sama sekali.
“Sejauh ini saya belum tahu bisikan. Kalaupun ada, tolong langsung ditanyakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono Ketum Partai Demokrat. Kami dari fraksi sejauh ini belum mendengar adakah kemungkinan Jokowi meminta dari kader Demokrat,” kata Ibas.
Dia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat adalah fraksi penyeimbang bagi pemerintah.
“Kami akan berlaku kritis. Ketika program pemerintah itu baik, tentu kami harus dukung dengan jernih, kalau tidak, kami akan kritisi, bukan berarti menghantam, merecoki atau kecam begitu saja tapi dengan perbaikan dan solusi agar pemerintahan berjalan bagus sehingga terjadi check and balance,” menurut Ibas.
Ia juga mengakui tidak mengetahui, apakah Jokowi-JK dalam menyusun kabinet berkonsultasi dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kalau konsultasi, masalah beliau dan hak prerogatif Jokowi, dia berkonsultasi dengan partainya, partai pendukung atau partai lain seperti Demokrat, ya monggo-monggo saja. Yang bisa jawab Pak Jokowi sendiri. Saya tidak bisa mengetahui hati dan pikiran beliau, kita tunggulah,” pungkas Ibas.(ant/nif/ipg)