PPP Terancam Kehilangan Kursi Pimpinan Komisi

PPP terancam kehilangan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan karena dikabarkan akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal itu diisyaratkan Taufik Kurniawan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).

“Tentunya  hal-hal yang terkait dengan sisi, maupun konsekwensi pilihan (PPP), dan segala macam nanti pasti akan dibahas ulang manakala itu sudah ada keputusan final , yang tercermin di dalam Paripurna MPR,” ujar Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Jika benar PPP pindah haluan ke KIH, lanjut Taufik, posisi partai Islam tersebut bisa dievaluasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP), sehingga komitmen yang dibangun dan disepakati sebelumnya bisa berubah.

Menurut Taufik, KMP berharap PPP masih bisa sama-sama dalam satu koalisi. Dengan demikian terkait komitmen yang sebelumnya dibangun tetap dapat dijalankan, meski dalam perkembangannya ada dinamika politik yang berkembang dan penyesuaian.

“Sekarang kita konsolidasi terus, sehingga harapannya ruang lobi antar fraksi dengan Kelompok DPD dapat menghasilkan solusi yang baik. Kita tunggu saja nanti kondisi terakhirnya seperti apa,” tegasnya.

Berdasarkan informasi KMP, Fraksi Partai Golongan Karya dengan suara terbanyak akan mendapat jatah terbanyak, yakni tiga kursi ketua komisi, antara lain Komisi II (bidang pemerintahan, otonomi daerah, agraria, dan pemilu), Komisi III (bidang hukum, HAM, dan keamanan), dan Komisi V (bidang perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat).

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Amanat Nasional masing-masing mendapatkan dua posisi ketua komisi. Fraksi Partai Gerindra mendapatkan posisi Ketua Komisi I (bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi) dan Ketua Komisi VIII (agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan). Sementara itu, Fraksi PAN mendapatkan posisi Ketua Komisi IV (pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan) dan Ketua Komisi X (pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan).

Fraksi Partai Demokrat yang posisinya berada di antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat juga mendapat jatah Ketua Komisi VII (energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup) dan Komisi IX (tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapat dua komisi yang tersisa. Fraksi PKS akan diberi jatah memimpin Komisi XI (keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank), sedangkan Fraksi PPP mendapat jatah Ketua Komisi VI (perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN).

Informasi itu pun dibenarkan oleh Fadel Muhammad anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar.(faz/ipg)