Pembahasan RUU Pilkada di Panja masih berjalan alot. Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan Pilkada oleh DPRD (Pilkada Tak Langsung).
Menanggapi hal itu, Bambang Wuryanto Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, sejauh ini, lobby-lobby di DPR sudah terus menerus dilakukan, tapi sulit mencari titik temu.
“Kalau soal lobi itu sudah panjang, kita juga lobi terus. Semua berkawan. Cuma kita belum sampai pada solusi, belum ada kesepakatan. Kita masih pada sikap masing-masing.” ujar Bambang Wuryanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Dia mengatakan, kalau lobi di DPR, kemungkinan besar tidak akan berhasil, karena semua fraksi maupun anggota-anggotanya tunduk pada pimpinan partai politik masing-masing.
Untuk itu, pertemuan antar petinggi partai, termasuk Jokowi-JK calon presiden dan wakil presiden, diperlukan untuk mencari jalan keluarnya.
“Ya, Para petinggi ini termasuk di dalamnya Pak Jokowi-JK. Para petinggi republik ini, para negarawan republik, mencarikan solusi agar ada komunikasi. Kalau kami di sini kan rata-rata hanya menjalankan perintah yang di atas. Perintah di atas A ya kita A.”papar Bambang.
Seperti diketahui, RUU Pilkada rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna di DPR tanggal 25 September mendatang. Sebelum Paripurna, Panja RUU Pilkada akan bertemu terlebih dahulu dengan pemerintah, dalam hal ini Mendagri dan menteri-menteri lainnya, serta pejabat negara yang berkaitan dengan tanggung dalam pelaksanaan Pilkada nanti.(faz/ipg)