PBB Mendesak Hongkong Lakukan Reformasi Politik

Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mendesak Hongkong untuk segera memberlakukan reformasi politik dan mengatakan bahwa upaya pemerintah lokal sampai saat ini belum mencukupi.

Dilansir dari Antara Jumat (24/10/2014), komite HAM PBB menilai bahwa pemerintah di Hongkong gagal menyerap aspirasi massa untuk perubahan.

“Kami telah menerima respon dari pemerintah Hong Kong, namun respon itu menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan rekomendasi kami,” kata Cornelis Flinterman anggota komite asal Belanda.

Selain itu, pihaknya juga tidak berwenang untuk memberlakukan sanksi. Badan tersebut hanya bertugas untuk memberi penilaian terhadap semua negara anggota secara berkala.

Tahun 2013 lalu, komite HAM juga pernah mendesak Hongkong mengambil semua langkah yang diperlukan bagi implementasi hak pilih universal dan memberi waktu bagi pemerintah kota tersebut satu tahun untuk melaporkan perkembangan.

Hongkong mengatakan, bahwa hak pilih universal akan diberlakukan pada 2017 dalam pemungutan suara kepala eksekutif kota dan 2020 pada pemilihan dewan legislatif.

Namun rencana tersebut gagal di tengah jalan saat pemerintah pusat di Beijing pada Agustus lalu mewajibkan semua calon kepala eksekutif kota untuk diseleksi terlebih dahulu oleh Komite Partai Komunis Pusat sebelum dipilih warga Hongkong.

Aktivis pro-demokrasi Hong Kong kemudian menentang kebijakan pusat tersebut dan memulai demonstrasi yang bertahan hingga saat ini. Mereka mengatakan bahwa seleksi calon kepala eksekutif oleh Komite Partai Komunis hanya akan menghasilkan pemimpin boneka pro-Beijing.(ant/ono)