Koalisi Nasional Tak Berlaku di DPRD Jatim

Koalisi di tingkat nasional ternyata tak bisa dijadikan acuan bagi partai politik di daerah. Di DPRD Jawa Timur bahkan partai pendukung koalisi merah putih tidak kompak. Begitu juga partai pengusung pemenang pemilu juga tak kompak dalam menyusun alat kelengkapan dewan.

Partai nasdem dan hanura yang di DPRD Jawa Timur bergabung dalam satu Fraksi misalnya, saat ini terancam ditinggalkan PKB dan PDI Perjuangan dalam proses pembagian alat kelengkapan DPRD. Artinya, dua partai ini kemungkinan tak dapat jatah pimpinan komisi.

Ini setelah PKB hingga kini ngotot untuk minta jatah satu kursi Ketua DPRD, lantas Satu Kursi Ketua Komisi, dan empat kursi wakil ketua komisi. Begitu juga PDI Perjuangan minta jatah satu kursi Wakil Ketua DPRD, Satu Kursi Ketua Komisi dan tiga wakil ketua komisi.

“Kita kelihatannya memang akan ditinggal, jika memang tak diperhitungkan, kami pasti akan bergabung pada kubu oposisi,” kata Muzamil Syafi’I, Ketua Fraksi Nasdem dan Hanura (Nashar), Rabu (3/9/2014).

Hal yang sama dialami Partai Golkar, partai yang tergabung koalisi merah putih ini juga terancam ditinggal partai koalisi lainnya.

Beberapa partai lainnya mulai dari PKS, PAN, Gerindra, dan PPP saat ini sudah mulai menjalin kompromi dengan partai penguasa yaitu PKB dan PDI-Perjuangan, tapi Partai Golkar belum melakukan apapun.

“Kita memang belum bergerak, tapi dinamika di daerah memang beda dengan di pusat,” kata Sahat Tua Simanjuntak, anggota Fraksi Partai Golkar.

Meski begitu, Sahat yakin, partainya masih tetap akan diperhitungkan. Golkar sendiri minta jatah satu kursi ketua komisi, satu wakil ketua komisi dan satu ketua badan.

Sementara itu, Thoriqul Haq, dari PKB membenarkan jika hingga saat ini partainya masih menginginkan jatah Satu ketua dewan, satu ketua komisi, dan empat wakil ketua komisi.

“Ini ideal karena kami memang pemenang di Jatim,” kata Thoriq. Dia juga mengatakan, permintaan ini sangat proporsional sehingga partai lain diminta untuk bisa menghormati jatah bagi PKB ini.

Sekadar diketahui, anggota DPRD Jawa Timur saat ini memang masih terus menggodok nama-nama untuk menduduki beberapa jabatan diantaranya satu Ketua DPRD, empat wakil ketua DPRD, empat ketua komisi, empat wakil ketua komisi, serta ketua badan anggaran, dan ketua badan musyawarah. (fik/rst)