Kalau DPR Anggap Pilkada Langsung Lebih Baik, Pemerintah Mengikuti

Aburizal Bakrie Ketua Umum DPP Partai Golkar mengatakan, Koalisi Merah Putih mengawal usulan Pilkada dikembalikan ke DPRD sudah melalui kajian.

Tidak terbisit sedikitpun niat buruk partai koalisi mendukung perubahan UU Pilkada yang diajukan pemerintah.

Partai koalisi melihatnya tidak sebatas besarnya biaya Pilkada langsung, tapi juga dampak sosial di masyarakat.

Kata Aburizal Bakrie, Pilkada langsung cenderung mengarah ke liberal dan keluar dari koridor Pancasila. Yang bisa ikut Pilkada hanya mereka yang punya uang untuk membeli suara, tidak peduli punya elektabilitas atau tidak.

“Kepala daerah yang menolak dikembalikannya proses pilkada ke DPR, karena takut dengan bayangannya sendiri,” kata Ketum Golkar.

Julian Aldrin Pasha Juru Bicara Kepresidenan mengatakan, pemerintah mengajukan perubahan UU Pilkada setelah melihat dampak yang timbul dari Pilkada lebih banyak mudharatnya.

Karena itu pemerintah mengajak DPR membahasnya kembali. Kalau faktanya DPR memandang Pilkada langsung lebih baik dari melalui DPRD, pemerintah akan mengikuti, kata Julian.

Usulan Pilkada melalui DPRD mendapat perlawanan dari PDI P, PKB, Nasdem, Hanura, yang dikenal partai koalisi pendukung Jokowi-JK, Mereka menganggap ini kemunduran demokrasi.(jos/ipg)