Jusuf Kalla Tolak Pimpinan DPR Tandingan

Kegaduhan di Gedung DPR RI belum berakhir. Koalisi Indonesia Hebat ( KIH) masih terus melakukan perlawanan pada pimpinan DPR yang diketuai oleh Setya Novanto.

Perlawanan itu sebagai bentuk mosi tidak percaya KIH terhadap kepemimpinan DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

KIH semakin meradang setelah melihat KMP juga mendominasi ketua komisi dan alat kelengkapan DPR.

Ahmad Basarah Wakil Ketua DPP PDI P, mengatakan, KIH telah menyiapkan Pramono Anung dari PDI Perjuangan menjadi ketua DPR tandingan, bersama wakil dari partai-partai KIH seperti PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP.

“Kami tetap membuat pimpinan DPR, meskipun tidak ada dasar hukumnya,” kata Basarah.

Jusuf Kalla Wakil Presiden, menyatakan, tidak sependapat dengan gagasan membentuk pimpinan DPR tandingan.

Selain akan menyulitkan pemerintah, hal itu juga akan menjadi preseden buruk di lembaga legeslatif karena tidak ada dasar hukumnya.

Dalam demokrasi, perbedaan pendapat hal yang biasa, tapi jangan disikapi secara berlebihan.

Wapres mengatakan, masih ada persoalan yang lebih besar dari yang dihadapi DPR, tapi bisa diselesaikan karena masing-masing punya niat yang baik untuk kepentingan dan negara lebih besar.

“Bukan untuk mengumbar ambisi pribadi,” kata Jusuf Kalla di Masjid Istiqlal, Jumat, 31 Oktober siang.

Lukman Hakim Ketua Dewan Pakar PPP yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama, juga menginginkan kegaduhan di DPR segera dapat diakhiri. Karena persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini cukup besar.

Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, mengatakan, KIH jangan berprasangka secara berlebihan kepada KMP.

“Jangan karena kalah dalam pemilihan pimpinan DPR, kemudian menjungkir balikkan UU yang menjadi rujukan untuk memilih pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR,” ungkapnya.(jos/nif/ipg)