Din Syamsuddin Siap Islahkan Konflik PPP

Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Ketua MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas konflik dan perpecahan di internal PPP. Sebab, PPP yang mengklaim sebagai rumah besar umat Islam, larut dalam keterpurukan dan berebut kekuasaan semata. Sehingga hal ini membuat umat menjadi miris.

Oleh karena itu, jika memang diperlukan, kata Din, ia siap menjadi penengah dan mediasi perdamaian atas konflik internal yang terjadi di PPP.

“Jika diperlukan. siap menjadi penengah sesuai dengan pesan agama itu,” ujar Din Syamsuddin usai hadiri Halaqoh Kebangsaan yang memaparkan refleksi akhir tahun 2014, yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Fraksi PPP MPR RI, Selasa (23/12/2014).

Din mengaku terus mendorong agar segera diakhirinya perpecahan di internal PPP tersebut.

“Pertama, karena partai ini mendasarkan diri pada islam, maka seyogyanya menekankan pada ajaran islam yang menekankan persatuan dan kebersamaan. Apalagi namanya partai persatuan,” tegasnya.

Kedua, kata Din, partai ini mengklaim dirinya menjadi rumah besar umat Islam , karena itu janganlah rumahnya dikotak-kota, dibagi-bagi.

“Untuk itu saya berkeyakinan kawan-kawan di PPP menyadari ini. Maka saya berkeyakinan dan optimis akan terjadi islah antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut Din mengatakan, pihaknya mendorong islah di tubuh PPP berlangsung sesuai dengan mekanisme partai ada AD/ART.

“Karena di sana kan juga ada semacam etika partai. Jadi cobalah itu dirujuk. Kalau misalnya MUI diperlukan tentu kita dengan senang hati membantu,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Din pun meminta agar pemerintah, melalui kementerian terkait tidak turut mencampuri urusan internal Parpol. Apalagi, sampai melakukan intervensi. Hal ini, mesti dicegah dan dihindari.

“Saya meminta kepada pemerintah untuk bersikap dan berlaku adil menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang ada. Jangan coba-coba mengintervensi. Karena sekali pemerintah mengintervensi parpol-parpol, hal ini akan terjadi kekacauan, tidak hanya mengacaukan parpol-parpol tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. apalagi melibatkan masa anggota partai politik di arus bawah,” tegasnya.

Din pun menengarai, cara pemerintah menghadapi masalah PPP, Golkar ini terkesan tidak fair, tidak berkeadilan dan cenderung semacam menimbulkan bom waktu bagi partai-partai itu.

“Nah ini saya minta jangan diteruskan terutama pada partai-partai lain. Dan seyogyanya urusan internal parpol serahkan pada parpol. Sama halnya urusan internal ormas serahkan pada ormas. Jangan lah negara mencampurinya. Kenapa kita menolak UU ormas dan Insya Allah pada hari ini, akan diputuskan oleh MK. Sangat berbahaya jika negara, pemerintah ikut mengintervensi,” tegasnya.(faz/ipg)