DPD Ingatkan Pemerintah dalam Berbagai Bidang

Sejumlah masalah menjadi perhatian DPD RI dalam catatan akhir tahun 2014 ini. Sehingga, sejumlah permasalahan yang terjadi selama tahun 2014, diharapkan menjadi prioritas perbaikan oleh Pemerintahan Jokowi pada tahun 2015 mendatang.

Menurut Irman Gusman Ketua DPD RI, selain masih terjadi kesenjangan kualitas dan sarana prasarana pendidikan, tahun ini juga diwarnai oleh pemilik sekitar Kurikulum 2013 yang pelaksanaannya masih jauh dari sempurna karena faktor kurang siapnya tenaga pendidikan, termasuk buku yang hingga saat ini belum terpenuhi di seluruh Indonesia.

“Bagi DPD RI, kurikulum 2013 yang masih sangat dini pelaksanaannya harus dievaluasi dengan menyeluruh dan hati-hati. Oleh karenanya, kami menganjurkan kepada pemerintah untuk tidak serta merta membatalkan pelaksanaan Kurikulum 2013, karena akan menimbulkan kebingungan di kalangan siswa dan pendidikan,” ujarnya di gedung DPD RI, Senin (22/12/2014).

Dalam bidang sosial, kata Irman, DPD RI berharap Pemerintah agar lebih serius dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Mengingat, angka kemiskinan Indonesia justru meningkat pada akhir tahun 2013 yang lalu. Meskipun pendapatan per kapita dalam negeri telah mencapai USD 3.800 namun jumlah penduduk miskin yang konsumsinya kurang dari USD 2 perhari masih sekitar 28 juta orang atau sekitar 11 % dari seluruh jumlah penduduk.

“Demikian juga tingkat pengangguran yang masih sekitar 7,5 juta,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, DPD RI juga memberi catatan, dalam hal penanganan bencana alam. Indonesia sebagai negeri ring of fire sekaligus negeri dengan karakter hidrologis dan geografis yang rawan bencana. Seperti yang terakhir adalah bencana tanah longsor di Banjar Negara, banjir di Aceh, ledakan gunung berapi di Sumatera Utara dan Ternate.

“Berkaitan dengan perubahan iklim yang makin terasa dampaknya, DPD berharap penangan dan mitigasi dampak bencana harus semakin profesional dan makin akomodatif dengan perubahan-perubahan dilapangan. Kami juga berharap, agar pemerintah pusat dan daerah juga makin melembagakan paradigma pembangunan yang pro terhadap ekologis untuk mengantisipasi bencana, dengan perencanaan tata ruang kota dan wilayah yang baik, ” ujar Irman.

Dalam bidang sosial, kata Irman, DPD RI berharap Pemerintah dapat lebih bijak dalam penanganan konflik yang terjadi di daerah.

Catatan pentingnya adalah, dalam penanganan soal Papua yang baru-baru ini kembali bergejolak. DPD menegaskan, perlunya Pemerintah meninggalkan pendekatan dengan cara-cara kekerasan dan perlunya pendekatan melalui sosio kultur dan kesejahteraan.

“Pendekatan serupa juga harus diberlakukan diseluruh wilayah di Indonesia. Negara harus makin pro aktif dalam pembangunan bangsa agar rakyatpun makin merasakan semangat persatuan dan perasaan memiliki kepada negaranya,” pungkasnya.(faz/ono/ipg)