Jumat, 22 November 2024

AS Bangun Landasan Pesawat di Perbatasan Indonesia-PNG

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan

Indonesia segera konfirmasi soal Amerika Serikat yang membangun landasan pesawat di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri Indonesia memastikan akan segera mengkonfirmasi dan kroscek terhadap informasi adanya pembangunan landasan pesawat yang dilakukan pihak AS, di wilayah perbatasan antara RI dan Papua Nugini (PNG).

Marty sendiri mengaku, belum mengetahui dan belum memiliki informasi yang dapat dipercaya atas hal ini.

“Sampai saat ini kami belum mendengar adanya pembangunan landasan pesawat terbang diperbatasan RI-Papua Nugini oleh AS. Saya sendiri belum pernah mendengar hal itu,” ujar Marty Natalega di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Pernyataan Menlu ini disampaikan menyikapi informasi yang disampaikan Tantowi Yahya anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, soal kabar adanya pembangunan bandara yang dilakukan Negara AS di wilayah perbatasan antara RI dan PNG.

Atas informasi ini, Marty pun memastikan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah PNG dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Terlebih selama ini, komunikasi kedua Negara berjalan dengan baik.

“Ya tentu, saya sendiri belum mendengar hal itu. Lagi pula, jadi bagaimana ininya ya, karena itu dibangun kita wilayah Papua Nuginie, bukan di wilayah kita,” ujarnya.

Kata Marty, perlu dipastikan permasalahannya. Apakah yang dimaksud pembangunan landasan pesawat yang dibangun AS itu merupakan landasan masalah akses. Karena setiap negara, ada pengaturan tertentu mengenai akses kepada negara lain.

“Tapi intinya dengan PNG kita tetap komunikasin sangat baik. Jadi nanti akan kita konfirmasi dengan mereka,” ujarnya.
Karena itu, kata Marty, pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan, apakah dalam permasalahan ini, telah merugikan pihak Indonesia atau tidak. Karena memang belum ada fakta dan data yang dimilikinya.

“ Sebelum tahu faktanya, saya kira kita jernihkan dulu permasalahan faktanya. Sebelum sampai kesimpulan , apakah dalam masalah ini kita diuntungkan atau dirug.ikan,” tegasnya

Marty pun menambahkan, bahwa RI dan PNG sudah mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah kedua Negara, khususnya batas wilayah perairan, pada tahun 1980 lalu.

“ Garis batas dengan PNG , batas maritime sudah dicapai pada tahun 1980 lalu dan sudah diratifikasi pada 1982.  Jadi dengan PNG sudah tidak ada lagi masalah penting batas maritime,” tegasnya.

Sebelumnya dalam Raker dengan Menlu,  Tantowi Yahya anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan mengenai perjanjian perbatasan antara RI dan PNG apakah sudah selesai atau belum. Selain itu, Tantowi juga meminta konfirmasi pada Menlu, atas informasi dari lapangan yang diterimanya, indikasi pembangunan landasan pesawat yang dilakukan pihak AS di wilayah perbatasan RI dan PNG.

“ Saya baru saja dua minggu lalu pulang dari Negara kepulauan Solomon ( Negara di kepulauan Samudra Pasifik)  , berbicara panjang lebar dengan Dubes Andreas Sitepu. Ada informasi menarik, bahwa permasalahan perbatasan kita dengan PNG itu sesungguhnya defakto masih ada,” ujarnya.

Kemudian yang kedua,kata Tantowi, AS membangun landasan di dekat perbatasan yang bisa dilandasi oleh pesawat sebesar jet.

“Ini menurut saya Pak Menteri, adalah sesuatu yang harus kita waspadai . Ada garis atau benang merah antara lalu lintas kedua negara, khususnya dari sebelah sana ke kita dan  pembangunan dari bandara tersebut. Karena digaris batas tersebut, di situlah banyak terdapat sumber daya alam,” tegasnya.

Jadi, kata Tantowi, ia  minta sebelum permasalahan itu muncul dan terus berkembang hal ini perlu segera dilakukan klarifikasi dengan pihak PNG.  

Memang secara dejure sudah terjadi kesepakatan soal tapal batas kedua Negara dan sudah diratifikasi pada 1982.

“Tetapi laporan dari lapangan itu agak sedikit mengkhawatirkan. Saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita semua. Saya hanya mengingatkan saja sifatnya, sebelum itu menjadi suatu kejadian yang merugikan kita,” pungkasnya.(faz/ipg)

Teks Foto:
– Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri Indonesia.
Foto: Dok. suarasurabaya.net

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
28o
Kurs