Pengamat Olahraga: Indonesia Tidak Disanksi Karena Ada Kepentingan Piala Dunia

Presiden Joko Widodo pada Jumat (7/10/2022) pekan lalu, mengumumkan bahwa FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan sepak bola di Indonesia atas “Tragedi Stadion Kanjuruhan” 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 131 orang.

Sebagai gantinya FIFA kemudian mengirimkan surat yang berisi tentang kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Indonesia (AFC), untuk membentuk tim transformasi sepak bola Tanah Air.

Amal Ganesha Direktur Ganesport Institute pada Radio Suara Surabaya, Senin (10/10/2022), menyebut keputusan FIFA tidak memberikan hukuman/sanksi untuk Indonesia disayangkan, karena keputusan itu justru dinilai sarat kepentingan terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun depan.

“Good move dari pemerintah sih untuk konsultasi dulu dan minta kolaborasi ke FIFA sebelum dibanned dahulu. Apalagi dua-duanya (Pemerintah Indonesia dan FIFA) pasti sudah itung-itungan soal Piala Dunia U-20, jadi FIFA juga dilema untuk menjatuhkan sanksi, semua punya kepentingan,” ungkapnya dalam program Wawasan.

Amal menegaskan, sebagai pengamat bola di tidak setuju dengan kehadiran FIFA. Sebab semua rekomendasi FIFA bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia.  Dia menilai itu cuma basa-basi saja. Semua point yang ada dalam surat FIFA bisa dilakukan pemerintah Indonesia tanpa campur tangan FIFA.

“Kalau soal standar stadion, kenapa tidak dari dulu dibenerinnya. Kenapa harus menunggu ada tragedi dan rekomendasi dari FIFA. Cari informasi soal standar pengamanan sepak bola termasuk standar FIFA di Google juga saya yakin ada,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, jika intervensi yang dilakukan pemerintah dengan langsung menghubungi FIFA, jadi indikasi bahwa Jokowi Presiden sudah kesal dan kecewa terhadap PSSI atas tragedi tersebut.

“Apalagi dalam konferensi pers, Presiden sama sekali tidak menyebut dan menyinggung soal PSSI. Saya menebaknya, beliau (Jokowi) kecewa dengan leadership (manajemen dan kepemimpinan) di PSSI

Namun, dia tetap menyayangkan langkah FIFA yang tidak menjatuhkan sanksi, karena Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang tersebut sudah dianggap sangat keterlaluan. Menurutnya, membekukan sebuah federasi sangat penting untuk menciptakan perbaikan.

“Kita tahun 2015 pernah dibekukan, penyebabnya kalau tidak salah karena persoalan Persebaya. Tapi sayangnya setelah pembekuan, tidak ada reformasi total atau gerakan dari pemerintah untuk merombak dan memperbaiki (PSSI). Hanya dibenahi dari sisi leadership-nya saja,” ucapnya.

Amal menyampaikan jika saat ini memang waktu yang tepat untuk dilakukan pembenahan sepak bola Tanah Air. Pemerintah, lanjutnya, bisa mengeluarkan Perpu dan Parlemen bisa membuat Undang-Undang, dengan landasan tragedi ini telah masuk ranah publik dan berulang-ulang terjadi.

Agar lebih bijak, kata dia ke depannya seluruh Exco PSSI sebaiknya mundur dari jabatannya. Begitu juga dengan petinggi PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku pemegang pelaksanaan Liga 1, yang juga bertanggung jawab soal standar keamanan pertandingan.

“Saran saya ke pemerintah jangan hanya stadion yang di audit, sekalian aja PSSI dan PT LIB-nya juga (di audit). Semoga ada gerakan holistik dari pemerintah dan FIFA untuk memperbaiki sepak bola nasional. Baik untuk tata kelola sampa standar sumber daya manusia,” pungkasnya. (bil/rst)