Jatim Diwacanakan Jadi Tuan Rumah PON 2020 Bersama Papua

Jawa Timur diwacanakan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 bersama Papua setelah munculnya polemik pencoretan belasan cabang olahraga.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu membenarkan, dia mendengar adanya wacana, Jatim jadi tuan rumah pelaksanaan kompetisi belasan cabor yang akan dicoret.

Emil mengaku sudah berkomunikasi dengan Zainudin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga, bahwa Menpora sudah berkoordinasi dengan Gubernur Papua dengan hasil yang positif.

Mantan Bupati Trenggalek itu pun menyatakan kesiapan Jawa Timur kalau terpilih menjadi tuan rumah PON 2020 bersama Papua. Tinggal menunggu amanah resmi dari pemerintah pusat.

Artono Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur pun mendukung penuh kalau Jatim terpilih menjadi salah satu tuan rumah rumah PON ke-XX, daripada harus mencoret sejumlah cabor yang sudah siap tanding.

“Kami usahakan, boleh tidak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di sana (Papua) dipertandingkan di tempat lain (Jatim),” ujar Artono, Sabtu (25/1/2020).

Dari sejumlah cabor yang dicoret, beberapa di antaranya cabor andalan Jatim. Salah satunya bowling. KONI Jatim sempat memperkirakan, kalau cabor itu dicoret banyak peluang medali yang hilang.

Selain bowling, sejumlah cabor yang akan dicoret antara lain arum jeram, balap sepeda, ski air, brigde, woodball, gateball, golf, soft tenis, dan tenis meja. Seharusnya Jatim bisa mendapat 36 medali.

Artono mengatakan, Jatim akan berupaya mempertahankan agar peluang 36 medali itu tak hilang. Selain karena alasan itu, cabor itu perlu dipertahankan karena biaya untuk persiapan PON sudah terlanjur besar.

Artono menyebut dalam sekali PON, pemerintah menyuntikkan Rp700 milliar. Kalaupun ada pemangkasan dari 50 cabor menjadi 13, akan ada SiLPA yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Sekarang ini masih dianggarkan Rp470 milliar. Sisanya akan kami coba di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” kata Artono.

Erlangga Satriagung Ketua KONI Jatim mengaku belum bisa banyak berkomentar soal ini. Dia menunggu disahkannya perubahan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan PON.

Meski demikian, dia mengakui penghapusan cabor bisa berdampak pada pembinaan. “Mereka para atlet ini sudah latihan selama tiga tahun, anggaran juga sudah dikeluarkan cukup banyak,” katanya.(den/iss)