Daerah yang Tidak Ikut Kejurprov Bulutangkis akan Diberi Sanksi

Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Jatim akan memberi tindakan tegas pada Pengurus Daerah PBSI yang tidak mengirimkan atletnya di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) bulutangkis tahun ini.

“Saya kira tidak ada alasan mereka tidak mengirimkan atlet-atletnya, mengingat semua biaya sudah kita tanggung,” kata Wijanarko Adi Mulya Ketua Umum Pengprov PBSI Jatim kepada Budi Leksono Suara Surabaya, Selasa (17/11/2015).

Menurut Wijanarko, animo peserta Kejurprov Bulutangkis Jawa Timur tahun ini sebenarnya cukup besar. Dari total 38 pengurus cabang kabupaten/kota yang tersebar di Jatim, 35 Pengcab akan ikut serta. Sementara tiga sisanya, yaitu Situbondo, Kediri dan Madiun, absen tanpa alasan yang jelas.

“Ketiga daerah tersebut punya banyak atlet berpotensi yang bisa dikirim. Tapi entah karena apa, mereka absen terlibat di Kejurprov. Padahal setahu saya tahun lalu Situbondo dan Madiun sudah menyelenggarakan Kejuaran Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Hal ini membuat Pengprov PBSI Jatim terpaksa harus menyiapkan sanksi. “Salah satu sanksi yang akan diberikan yaitu di-banned di sponsorship Pengprov,” katanya.

Kejurprov Bulutangkis Jatim merupakan agenda rutin tahunan Pengprov PBSI Jatim. Kejurprov akan mempertandingkan beberapa nomor, di antaranya taruna, remaja dan dewasa. Event ini akan digelar mulai 18 sampai 22 November di GOR Sudirman Surabaya.

Kejurprov adalah komitmen Pengprov PBSI Jatim ataupun kabupaten/kota untuk memaksimalkan pembinaan bulutangkis di Jawa Timur. Nantinya atlet terbaik di event ini akan digabungkan dengan atlet-atlet Puslatda Proyeksi PON Jatim untuk mengikuti Kejuaraan Nasional.(bud/iss/ipg)