
Suporter klub sepakbola seluruh Indonesia menolak pencoretan pos APBD untuk klub sepakbola yang tertuang dalam Kepmendagri no.13/2006. Penolakan ini merupakan satu diantara hasil Dialog Nasional Suporter Menyikapi Sepakbola Indonesia Tanpa APBD yang digelar di Surabaya, Sabtu (15/12).
Hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari suporter 32 klub divisi utama, 12 klub divisi I, dan 6 klub divisi II, sehingga jumlah mereka genap 100 orang.
WASTOMI Ketua Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang menggagas dialog nasional ini pada suarasurabaya.net mengatakan sebagian besar klub sepakbola di Indonesia bergantung pendanaannya dari APBD. Dari 36 klub divisi utama, kata WASTOMI, hanya 4 klub yang sudah mandiri dalam pendanaan, yakni Arema Malang, PKT, Pelita, dan Semen Padang.
“Kalau tiba-tiba alokasi APBD untuk sepakbola distop, bisa-bisa klub mati dan tidak bisa berkiprah lagi. Jika sudah begini jangan harap sepakbola Indonesia bisa terus maju berkompetisi dengan negara lain,” kata WASTOMI.
Sikap penolakan para suporter sepakbola ini, tambah WASTOMI, juga dilatarbelakangi sepakbola sebagai olahraga yang memiliki penggemar fanatik dalam jumlah massal. “Olahraga ini adalah tontonan dan hiburan rakyat. Kalau klubnya tidak bisa berkiprah, rakyat tidak bisa terhibur,” ujar dia.
Jor-joran APBD untuk klub sepakbola, kata WASTOMI, tidak semata-mata dinikmati para pemain yang bergaji mahal namun juga dinikmati masyarakat banyak secara langsung atau tidak langsung.
“Ada multiplier effect dari perputaran uang di sepakbola. Bukan hanya dirasakan klub, tapi juga bisa mengangkat usaha kecil rakyat banyak. Contohnya Persik Kediri yang klubnya mampu menjadikan sejumlah pengusaha kecil sebagai anak angkat dan usaha kecil lainnya saat pertandingan sepakbola berlangsung,” kata WASTOMI.
Dalam dialog itu direkomendasikan juga pemecahan masalah, yakni melakukan pengetatan dan pengawasan ketat dari keuangan klub yang bersumber dari APBD.
“Jika perlu, tidak perlu banyak-banyak mengontrak pemain asing karena percuma saja dibayar mahal-mahal tapi ternyata tak bisa memandaikan pemain-pemain lokal. Penggunaan dana dari APBD itu juga harus diperketat dan diawasi secara tranparan,” papar dia.
WASTOMI mengatakan rekomendasi dari dialog nasional ini akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan PSSI. Jika tidak ada tanggapan, ujar WASTOMI, seluruh suporter klub sepakbola akan melakukan unjukrasa serentak did aerahnya masing-masing memprotes kebijakan Mendagri ini.(edy)