UNRWA Sebut Israel Gunakan Bantuan Kemanusiaan sebagai Senjata di Jalur Gaza

Philippe Lazzarini Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menuduh Israel menggunakan bantuan makanan dan kemanusiaan sebagai alat dalam perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, Kamis (3/4/2025), Lazzarini mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang semakin memburuk akibat blokade dan serangan Israel terhadap warga sipil.

“Kelaparan dan keputusasaan semakin meluas, sementara bantuan makanan dan kemanusiaan dijadikan alat perang,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (5/4/2025).

Ia menambahkan bahwa lebih dari sebulan terakhir, Gaza berada dalam pengepungan total. Israel masih melarang masuknya kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang menurutnya merupakan bentuk hukuman kolektif.

Lazzarini juga menegaskan bahwa kondisi ini telah menyebabkan runtuhnya tatanan sipil di Gaza.

Sebagai informasi, sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perbatasan Jalur Gaza bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, medis, dan logistik, memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan dari pemerintah lokal dan organisasi hak asasi manusia mengonfirmasi dampak buruk kebijakan ini.

Berbagai organisasi HAM internasional dan badan-badan PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa pengetatan blokade semakin mendorong warga Gaza ke jurang kelaparan dan penderitaan ekstrem.

Pekan lalu, Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel menyatakan akan meningkatkan serangan di Gaza, sejalan dengan rencana Donald Trump Presiden AS untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Israel melancarkan operasi militernya pada Oktober 2023, lebih dari 50.500 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant mantan Menteri Pertahanan Israel, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah tersebut. (ant/bil/faz)