Unjuk Rasa Tolak RUU TNI: Massa Pasang Tenda dan Bertahan di Depan Gerbang Pancasila

Sekelompok massa yang menentang pengesahan RUU TNI mulai mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Jakarta. Mereka bertahan dengan tujuan menghalangi para anggota DPR yang hendak melaksanakan rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (20/3/2025) untuk mengesahkan RUU TNI.

Gerbang Pancasila adalah akses utama bagi mobilitas anggota DPR menuju kompleks parlemen. Meskipun rapat paripurna yang mengarah pada pengesahan RUU TNI dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi, tenda-tenda dan para demonstran masih terlihat hadir di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB.

Salah satu pengunjuk rasa yang turut serta dalam aksi ini berbagi alasannya.

“Kami dari masyarakat sipil biasa, sudah menduduki Gerbang Pancasila sejak pukul 12 malam, dan tujuan kami adalah untuk memblokade jalan bagi para elite pemerintah agar RUU TNI tidak disahkan,” ujar seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya.

Ia juga menekankan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa RUU TNI berpotensi disahkan dengan cara yang tidak transparan, mengingat sejarah dari pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang kontroversial.

“Alasan kami datang lebih awal adalah untuk mencegah pola yang sama seperti yang terjadi pada omnibus law kemarin,” lanjutnya.

Selama aksi berlangsung, mereka sempat berhadapan dengan aparat keamanan yang mencoba mengusir mereka dengan alasan lokasi tersebut merupakan objek vital nasional.

“Kami beberapa kali berdebat dengan aparat yang mencoba mengusir kami dengan alasan objek vital nasional. Mereka meminta kami menjauh sejauh 500 meter dari gedung DPR, namun itu terlalu jauh dari lokasi aksi kami,” katanya.

Namun demikian, meskipun ada upaya intimidasi, dia menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan aksi damai.

“Kami tidak akan terprovokasi dan tetap berkomitmen untuk melakukan aksi yang damai,” tegasnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengesahan RUU TNI bisa membangkitkan kembali peran militer dalam ranah politik yang selama ini sudah dihapus sejak era reformasi. Protes terhadap RUU ini pun semakin meluas, baik melalui aksi di jalan maupun pernyataan sikap dari berbagai tokoh bangsa dan akademisi.(faz)