UN Akan Kembali Dilaksanakan 2026, Pakar Minta Mendikdasmen Tidak Pakai Model Lama

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berencana kembali melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026 mendatang.

Menanggapi hal itu, Tuti Budirahayu Sosiolog Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) berharap, pelaksanaan UN tahun depan tidak dilakukan dengan model seperti dulu.

Menurutnya, model UN beberapa tahun lalu perlu dievaluasi secara menyeluruh, apalagi dalam pelaksanaannya banyak menyebabkan kecurangan hingga menimbulkan stress pada siswa.

“UN model dulu itu, menurut saya sudah tidak bagus. Tidak bagus dalam arti, bukan UN-nya, tapi cara untuk mendapatkan angka atau nilai itu akhirnya membuat banyak kecurangan. Terus kemudian bimbingan-bimbingan belajar. Sekolah akhirnya tergantikan oleh bimbingan belajar. Jadi menurut saya, UN model yang lama itu harusnya tidak digunakan lagi,” jelasnya kepada suarasurabaya.net pada Sabtu (4/1/2025).

Berkaca dari tahun-tahun pelaksanaan UN, ia melihat bahwa proses belajar mengajar di sekolah akhirnya tidak lebih berarti dari UN, karena semunya cenderung hanya disiapkan untuk UN.

“Akhirnya sekolah tidak punya makna. Jadi menurut saya, UN-nya jangan seperti dulu lagi lah,” tuturnya.

Ia meminta pemerintah, agar membuat parameter yang bisa mengukur keadaan sesungguhnya dari kemampuan belajar siswa. Hal tersebut sangat penting, apalagi tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama, seperti kualitas guru yang berbeda, begitu juga dengan murid dan sarana prasarana.

“Jadi perlu ada pemetaan. Mapping tentang kondisi sekolah. Kemudian tentang proses belajar di masing-masing sekolah,” katanya.

“Sekolah-sekolah yang sudah unggul ya tentu saja akan menghasilkan siswa yang unggul juga. UN-nya pasti cenderung lebih baik dibandingkan dengan nilai UN dari sekolah-sekolah yang lain,” tambahnya.

Ia menegaskan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya siswa yang harus diukur atau dinilai hasil pembelajarannya lewat UN, tetapi sekolah juga harus diukur untuk memastikan kualitasnya.

“Jangan menuntut siswa nilainya UN-nya tinggi kalau sekolahnya ambur adul. Jadi, banyak cara untuk mengukur kualitas pendidikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung terkait dengan model assesment yang dilaksanakan di bawah kementerian pendidikan sebelumnya.

Menurutnya, hal tersebut bagus karena menilai hasil belajar siswa bukan hanya di akhir, tetapi ia menegaskan tetap perlu dievaluasi.

“Itu kan sepanjang pembelajaran siswa. Menurut saya, itu harus disempurnakan. Jadi nanti UN-nya bukan seperti dulu, harapannya UN bukan hanya sebagai kelulusan saja, tapi tetap di pembelajaran selama sekolah itu,” pungkasnya.(ris/kir/iss)