Siti Fauziah Sekjen MPR Sebut Semua Upaya Pengembangan UMKM Harus Diapresiasi

Siti Fauziah Sekretaris Jenderal MPR RI menekankan pentingnya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Kecil, Menengah, Mikro Nusantara (APIMSA).

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Bank Indonesia mencatat bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (61,1 persen), penyerapan tenaga kerja (97,1 persen), dan ekspor (14,4 persen).

“MPR RI sangat memperhatikan UMKM melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,” ujarnya dalam acara kunjungan Pengurus Pusat APIMSA di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025) lalu.

Siti Fauziah menjelaskan bahwa Tap MPR tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk mendorong keberpihakan ekonomi kepada UMKM dan koperasi, guna mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

“Walaupun MPR saat ini tidak lagi berwenang membuat Ketetapan MPR yang mengatur, Ketetapan ini tetap berlaku sepanjang masa,” jelas Titi, sapaan akrab Sekjen MPR wanita pertama RI itu.

Menurutnya, dukungan MPR terhadap UMKM terbukti benar, mengingat UMKM berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pemerataan ekonomi.

Titi yakin, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz  Ketua Umum APIMSA dan anggota MPR lainnya akan memastikan UMKM mendapat dukungan kebijakan yang memadai agar dapat terus berkembang. MPR juga akan memastikan regulasi ekonomi nasional tidak hanya berpihak kepada usaha besar, tetapi juga adil bagi UMKM.

Sebagai informasi, Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 menegaskan bahwa politik ekonomi nasional harus menciptakan struktur ekonomi yang kuat, dengan hubungan yang saling menguntungkan antara usaha kecil, menengah, dan besar.

Titi menambahkan, era digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM. Pasar digital memudahkan pelaku UMKM memulai usaha tanpa perlu membuka toko fisik, karena produk bisa dipasarkan melalui media sosial, website, dan marketplace.

Berdasarkan data wearesocial, 48 persen  pengguna internet di Indonesia mencari barang atau jasa secara online, 46 persen mengunjungi toko online, 34 persen bertransaksi via komputer, dan 33 persen melalui smartphone. Hal ini menunjukkan potensi besar pemasaran produk melalui digital.

Di akhir, Titi berharap kunjungan PP APIMSA ke MPR dapat memberikan manfaat bagi kemajuan UMKM, serta berharap agar anggota MPR lainnya mengawal pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998. (adv/kak/bil/ham)