Presiden Pastikan Pembangunan IKN Terus Berlanjut

Prabowo Subianto Presiden memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.

Hal itu disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengenai sikap Presiden, selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini,” katanya saat dilansir dari Antara, pada Selasa (4/2/2025).

Tentu anggaran tersebut nanti digunakan seusai dengan per-tahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

Presiden kembali memanggil AHY Menko, Basuki Hadimuljono Kepala Otorita IKN (OIKN), Dodi Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti Wakil Menteri PU, dan Imam Santoso Ernawi Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan untuk rapat membahas pembangunan IKN.

Rapat itu juga dihadiri oleh Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, Presiden dan menteri-menterinya beserta Kepala OIKN membahas desain dasar pembangunan kawasan.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” kata AHY, dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

Di lokasi yang sama, Kepala OIKN juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun.

Alokasi dana tersebut merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.

Basuki menjelaskan, persoalan anggaran OIKN menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penghematan sebagaimana yang ditetapkan Presiden dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025.

Dampak dari kebijakan itu, anggaran OIKN tahun ini semula direncanakan terpangkas hingga lebih dari separuh.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat),” katanya.

“Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN.

Basuki menambahkan, Prasetyo Hadi Mensesneg juga menyatakan anggaran OIKN akan disesuaikan agar tak kena pangkas sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” kata Basuki Hadimuljono.(ant/nis/ris)