Prabowo Presiden Terima IHPS I Tahun 2024 dari BPK

Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Kamis (2/1/2025), menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam laporan yang disampaikan Isma Yatun Ketua BPK RI tersebut, ada berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Sementara, ada empat LKKL, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada kesempatan itu, BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Lalu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan _good governance,” ujar Kepala BPK.

Lebih lanjut, Isma Yatun memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors.

Sedangkan dalam rangka memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK minta dukungan Prabowo Presiden dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.

Proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025, dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (rid/ham)