Prabowo: Peraturan Teknis Suatu Regulasi Harus Seizin Presiden

Prabowo Subianto Presiden merintahkan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan kementerian/lembaga terkait.

Presiden Prabowo menegaskan, regulasi di lapangan cukup dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara pada acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), di Menara Mandiri, Jakarta.

“Kadang-kadang ini birokrat, saya kasih peringatan ya. Ada saja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi Peraturan Teknis (Pertek). Pertek-pertek apa itu? Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo menegaskan Peraturan Teknis yang dikeluarkan kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari upaya perampingan dan efisiensi birokrasi dan regulasi di lapangan.

“Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menghapus regulasi yang tidak masuk akal, serta mempermudah segala regulasi dan aturan untuk pengusaha.

“Jadi, tolong kasih tahu kami. Mana yang pelaksananya tidak bagus. Kami segera akan bertindak. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha,” paparnya.

Lalu, Kepala Negara juga menyampaikan kepada jajarannya untuk introspeksi diri terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ada selama ini terutama terkait dengan praktik impor barang.

Presiden menekankan segala tindakan yang merugikan negara dan rakyat harus dihentikan.

“Ya kita introspeksi diri ya. Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Bea cukai. Harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita. Mengancam rakyat kita. Mengancam pekerjaan rakyat kita,” imbuhnya.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan jajarannya bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Di samping itu, Presiden juga memberikan peringatan untuk memperbaiki kondisi perekonomian saat ini.

Presiden juga menyampaikan bahwa pejabat dari institusi negara yang terlibat dalam penyeludupan harus ditindak sekeras-kerasnya

“Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi. Rakyat kita banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Para Ekonom dan Pengusaha yang hadir atas saran dan masukan yang telah disampaikan.

RI 1 juga meminta kepada peserta yang hadir untuk segera melaporkan kalau ada implementasi yang kurang tepat di lapangan. (rid/ipg)