Polling SS: Masyarakat Pro Kontra Terkait Retreat Kepala Daerah untuk Bangun Chemistry

Setelah prosesi pelantikan kepala daerah terpilih oleh Prabowo Subianto Presiden RI, Kamis (20/2/2025), akan dilanjutkan dengan pembekalan atau retreat.

Retreat ratusan kepala daerah itu akan dimulai, Jumat (21/2/2025) besok, di Lembah Akademi Militer (Akmil) Magelang, hingga Jumat (28/2/2025) pekan depan.

Bima Arya Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan, retreat ini digelar oleh pemerintah untuk menguatkan emosional dan membangun kedekatan. Karena menurutnya, membangun kedekatan tidak bisa dilakukan dengan cara jarak jauh agar chemistry terbangun.

Bima mencontohkan retreat para menteri pada Oktober 2024 lalu yang dinilai memberikan dampak positif. Serta, dengan adanya retreat nanti, para kepala daerah akan lebih cepat berkoordinasi dan saling membantu sesama wilayahnya.

Mengenai biaya, Bima menyebut bahwa acara ini dibiayai oleh negara, merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

“Di sana ada dua jenis pembiayaan yang dikeluarkan negara yakni, biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang ditanggung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga biaya yang didanai APBD masing-masing daerah meliputi akomodasi dan konsumsi hingga seragam,” terangnya.

Jika merujuk pada surat edaran sebelumnya, ongkos yang ditanggung APBN bisa mencapai Rp11,06 miliar dengan asumsi 503 kepala daerah dikali Rp22 juta.

Menurut Anda, masyarakat akan setuju atau tidak dengan kegiatan retreat yang dilakukan untuk kepala daerah?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (20/2/2025) pagi, masyarakat pro kontra dengan agenda retreat kepala daerah yang bertujuan untuk membangun chemistry.

Dari data Gatekeeper Radio Suara Surabaya, 77 persen peserta polling menyatakan setuju adanya retreat untuk kepala daerah. Sedangkan 23 persen sisanya menyatakan tidak setuju.

Sementara berdasar data di Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 55 persen menyatakan tidak setuju dengan adanya kegiatan retreat itu. Sedangkan 45 persen lainnya menyatakan setuju.

Mengenai hal itu, Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengatakan bahwa kegiatan retreat yang dilakukan pemerintah untuk kepala daerah, sangat kontradiktif dengan pernyataan Prabowo terkait efisiensi anggaran yang perlu diterapkan.

“Pak Prabowo sempat menyebut bahwa negara perlu melakukan efisiensi anggaran, tapi di satu sisi menggelar retreat yang kita tahu anggarannya tidak sedikit,” terangnya.

Neni mencontohkan prosesi pelantikan yang digelar hari ini. Semuanya dilakukan terpusat di Jakarta, yang artinya ada anggaran pembelanjaan untuk akomodasi dan lainnya.

Meskipun pengeluaran itu memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lanjut Neni, tapi di tengah efisiensi seperti ini, sama saja ada penghamburan uang.

“Menurut saya, pelantikan kepala daerah cukup dilakukan di daerah/provinsi masing-masing saja. Atau kalau dilantik di Jakarta, cukup kepala daerah. Sementara bupati/wali kota, dilakukan di provinsi saja,” ungkapnya.

Menurut Neni, daripada retreat terpusat untuk membangun mutual understanding tepat sasaran, lebih baik dilakukan secara bergelombang atau pemerintah pusat yang datang ke tiap provinsi untuk mengumpulkan kepala daerah masing-masing.

“Itu lebih meaningful dan tepat sasaran. Sehingga untuk mencapai tujuan mutual understanding lebih bisa tercapai,” tambahnya.

Tapi lebih dari itu, Neni sepakat dengan program retreat yang dilakukan pemerintah sebagai sarana penguatan leadership, asal dilakukan secara proporsional. Terlebih anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini cukup fantastis ditengah pemberlakuan efisiensi.

“Kesimpulannya, penguatan leadership oke. Tapi kalau dilakukan di tengah-tengah efisiensi, ini menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Sehingga perlu dilakukan transparansi,” tandasnya.(kir/ipg)