Pemuda Pancasila Hormati Proses Hukum KPK yang Geledah Rumah Japto

Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno Ketua Umum Pemuda Pancasila terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara.

“Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku,” kata Arif Rahman Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila seperti dilaporkan Antara, Jumat (7/2/2025).

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

“Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

“Menggunakan sprindik gratifikasi RW,” kata Tessa Mahardika Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.(ant/iss)