Pemkot Surabaya Terapkan Kebijakan ASN Kerja dari Luar Kantor Minimal 7,5 Jam Sehari

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalankan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kerja dari luar kantor minimal 7,5 jam sehari.

Kebijakan itu dituangkan lewat Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 000.8.3 /3415/436.3.2/2025 Tentang Implementasi Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja, per tanggal 17 Februari 2025.

Ikhsan Sekretaris Daerah Kota Surabaya menyebut, dalam rangka efisiensi anggaran, Pemkot Surabaya memberlakukan fleksibilitas kerja. Artinya ASN melaksanakan tugas dari luar kantor.

“Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi, anggaran serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,” tulis Ikhsan sebagai pembuka SE.

BERIKUT SURAT EDARAN WFA DARI PEMKOT SURABAYA

Asalkan waktu kerja ASN tetap memenuhi ketentuan paling sedikit 37,5 jam kerja efektif dalam seminggu. Jika dirinci sehari, minimal 7,5 jam. Setiap lurah, camat, dan kepala dinas diminta memberi penugasan staf sesuai indikator kinerja setiap individu.

“Menginventarisasi tugas/pekerjaan yang dapat dilaksanakan di luar kantor dalam pelaksanaan fleksibilitas kerja,” katanya lagi.

Meski pegawai bekerja di luar kantor, Ikhsan minta setiap kepala perangkat daerah harus memastikan staf komunikasi teratur dengan atasan.

“Wajib merespons pesan singkat, telepon ataupun bentuk komunikasi lainnya dari atasan maupun rekan kerja,” imbuhnya.

Mereka juga wajib absensi online lewat aplikasi Kantorku setiap mulai dan pulang kerja.

“Sesuai jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024,” imbuhnya.

ASN juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada pimpinannya masing-masing.

SE itu juga menginstruksikan efisiensi Alat Tulis Kantor (ATK), listrik, dan air. Pembuatan dokumen harus diganti menggunakan media elektronik. AC di kantor baru boleh menyala pukul 07.30 WIB, harus dimatikan saat istirahat (sesuai kebutuhan), saat tidak dipakai, dan setelah jam pulang kantor.

Dalam SE tidak disebutkan, kerja dari luar kantor ini berlaku berapa kali dalam sepekan.

Sebelumnya diberitakan, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya masih menunggu kebijakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang sedang merencanakan ASN untuk Work From Anywhere (WFA) dua kali dan Work From Office (WFO) tiga kali sepekan. (lta/saf/ipg)