Pemkot Sudah Surati Presiden Soal Dampak Surabaya Waterfront Land

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui sudah bersurat ke Presiden RI soal dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), sesuai suara rakyat pesisir.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memastikan aspirasi masyarakat pesisir yang menolak Surabaya Waterfront Land sudah disampaikan ke Presiden. “Jadi seperti yang ditolak oleh warga itu, kami sudah sampaikan ke presiden,” ujarnya pada Rabu (8/1/2025).

Surat yang dikirim menjelaskan soal dampak-dampak yang terjadi jika proyek Surabaya Waterfront Land terus dijalankan.

“Sebelum warga menolak pun kita sudah memberikan dampak-dampak dari reklamasi itu apa ke Presiden, setelah itu warga menyampaikan ke kami, setelah itu kami sampaikan kembali ke presiden,” tuturnya.

Salah satu dampaknya adalah terkikisnya mangrove akibat pembangunan Surabaya Waterfront Land, sehingga memperparah banjir rob.

“Surat yang saya sampaikan sama seperti apa yang disampaikan nelayan. Ketika yang namanya mangrove dihilangkan, mangrove ini kan mencegah rob, ketika hilang apa enggak makin dahsyat robnya, apa yang menahan air kalau tidak mangrove,” ucapnya.

Ia berharap surat itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat jika PSN Surabaya Waterfront Land dijalankan, harus menyertakan solusi atas dampaknya.

“Jadi surat dari Pemkot (yang dikirim ke pemerintah pusat itu berisi) ketika itu (Surabaya Waterfront Land dijalankan) maka dampaknya seperti ini, seperti ini, sehingga itu akan jadi pertimbangan ketika akan dilakukan bagaimana mengatasi dampaknya,” jelasnya.

Hingga kini ia menunggu balasan dari pemerintah pusat. Meski begitu pemerintah pusat juga belum menurunkan perizinan mengenai Surabaya Waterfront Land.

“Sampai saat ini, dirapatkan terus di sana , dengan surat itu, belum ada perizinan yang keluar sampai saat ini, kami belum bisa mengatakan apapun, karena perizinan nol sampai sekian kilometer dari bibit pantai itu adalah kewenanhan provinsi,” tandasnya.

Terpisah Alif Iman Waluyo Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, Surabaya Waterfront Land harus dipikir ulang dampak baik dan buruknya.

“Baik itu manfaat, baik itu untuk keberlangsungan hidup orang banyak dan juga bisa memilah antara manfaat maupun mudharatnya lebih banyak yang mana jadi seperti itu,” katanya.

Ia menyebut akan membawa aspirasi penolakan masyarakat pesisir ke pemerintah pusat.

“Jadi supaya memberikan pengertian kepada yang di pemerintah pusat untuk tidak tergesa-gesa dan terburu-buru untuk di kerjakan sebagai proyek strategis nasional,” imbuhnya.

Ia juga konsisten agar proyek ini tidak dilanjutkan, atau minimal dikaji ulang manfaatnya.

“Kami tetap tegak lurus untuk apa, ini tidak dilanjutkan proyek strategis nasional tersebut atau perlu dikaji ulang, Apa manfaatnya,” tuturnya. (lta/saf/iss)