Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Menteri Sosial (Mensos) memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) tidak terpengaruh efisiensi anggaran yang diminta oleh Prabowo Subianto Presiden.
“Jadi, yang dipangkas itu kan yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan sejenisnya, termasuk pembelanjaan alat tulis kantor (ATK), begitu, tetapi untuk bansos yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, sama sekali tidak dipotong,” katanya di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (30/1/2025) dilansir Antara.
Ia menjelaskan anggaran bansos untuk tahun 2025 ada di kisarann Rp1-1,3 triliun, yang nantinya disesuaikan kembali sesuai arahan Presiden.
“Ada Rp1 triliun lebih lah, tapi kita belum tahu nanti, Rp1 triliun lebih mungkin, kemungkinannya ya Rp1,3 T-an, tetapi kita akan menyesuaikan, kita akan ikuti apa yang telah menjadi keputusan Presiden, sementara untuk bansos dan sejenisnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, sama sekali tidak berubah, sama seperti sebelumnya,” ujar dia.
Terpisah, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan juga memastikan dana bansos tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran.
“Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.
Menkeu mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.
Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden kepada kementerian dan lembaga.
Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.
Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. (ant/bil/ham)