Pemerintah Diharap Respon Suara Rakyat untuk Mencabut UU TNI

Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, untuk menolak Undang-Undang (UU) TNI.

Satria Unggul Wicaksana Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya berharap, pemerintah merespon berbagai tuntutan yang dibawa dalam aksi demonstrasi tersebut.

“Kita berharap bahwa pemerintah dan DPR betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat,” katanya saat dihubungi suarasurabaya.net pada Selasa (25/3/2025).

Dengan puluhan daerah di Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi menolak UU TNI dari tanggal 20 sampai 24 Maret, pihaknya berharap Prabowo Subianto Presiden mendengarkan keresahan rakyat.

“Tentu ada satu kesempatan setelah persetujuan dari DPR RI di rapat paripurna kemarin yaitu pengesahan di dalam apa yang dilakukan oleh Presiden, tapi walaupun ini kansnya sangat tipis, kita berharap Presiden tergerak hatinya untuk tidak menandatangani undang-undang TNI ini,” ucapnya.

Soal demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

“Artinya, bahwa ini merupakan bagian dari wujud ekspresi masyarakat yang sebenarnya melihat secara langsung maupun tidak langsung dari praktik pembajakan legislasi yang dilakukan oleh DPR RI dan juga pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya juga menyayangkan, terkait tindakan represif yang dilakukan oleh petugas keamanan di beberapa daerah di Indonesia dalam aksi cabut UU TNI.

Hal tersebut, kata dia, bertentangan dengan prinsip hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, ia berharap petugas keamanan bisa menjalankan tugasnya tanpa melakukan tindakan represif.

“Polisi atau tentara wajib menahan diri di dalam tindakan pengamanan yang berlebihan seperti itu. Inilah yang sebenarnya menjadi perhatian,” pungkasnya.(ris/faz)