Sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Haji, siang hari ini, Selasa (7/1/2025), mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.
Mereka datang untuk menyampaikan laporan kepada Prabowo Subianto Presiden tentang hasil pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 Hijrah/2025 Masehi bersama Pemerintah.
Dalam keterangannya, Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Agama bersama DPR berhasil melakukan efisiensi biaya haji.
Sehingga, ada penurunan biaya sebanyak Rp4 juta dari tahun sebelumnya, di tengah naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS).
Marwan menjelaskan, Panja Haji DPR dan Pemerintah menyepakati BPIH tahun ini senilai Rp89,4 juta. Sedangkan tahun lalu mencapai Rp93,4 juta.
Dari total BPIH tersebut, nantinya yang akan dibayarkan jemaah berupa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebanyak Rp55,4 juta.
Sisanya ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp34 juta, dengan persentase Bipih 62 persen, dan nilai manfaat 38 persen.
“Kalau dari sisi kurs yang tahun lalu Rp15.400 per Dollar AS, sekarang sudah Rp16 ribu per Dollar AS. Kemudian, berbagai pengenaan pajak di Saudi mestinya ongkos haji naik, tapi kami mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi, maka hasilnya turun dari Rp93,4 juta tahun lalu, sekarang jadi Rp89,4 juta. Turun sekitar Rp4 jutaan. Dikurangi uang daftar awal Rp25 juta, kemudian jemaah mendapatkan virtual account sekitar Rp2,1 juta. Maka, jemaah kira-kira melunasi Rp27,9 juta, tergantung jarak embarkasi. Tapi, rata-rata seperti itu,” paparnya.
Selain melaporkan hasil penetapan biaya haji, Marwan mengatakan Panja Haji juga meminta arahan terkait pengawasan haji.
Dia menegaskan, DPR dan Pemerintah sama-sama berkeinginan kualitas perjalanan haji lebih baik walau ada penurunan biaya.(rid/ipg)