Pakar Dorong Pemerintah Tanggapi #KaburAjaDulu dengan Kebijakan Pendidikan dan Pekerjaan yang Jelas

Doktor Ido Prijana Hadi Pakar Komunikasi meminta pemerintah menanggapi ajakan di media sosial tanda pagar #KaburAjaDulu dengan memperjelas kebijakan terkait pendidikan, pekerjaan, hingga kesejahteraan untuk generasi penerus.

Dosen Komunikasi Sains dan Wakil Dekan Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Universitas Kristen (UK) Petra itu menyebut, tagar yang sempat ramai itu diisi banyak anak muda yang mengampanyekan hidup di luar negeri tidak boleh dilewatkan begitu saja.

Menurutnya tagar keresahan kolektif masyarakat yang merasa kehilangan peluang lalu mencari kehidupan lebih baik di luar negeri.

“Ini lebih dari sekadar tagar. Ada keresahan di generasi muda yang merasa terpinggirkan. Mereka merasa peluang yang ada semakin sempit, dan solusi yang mereka lihat adalah dengan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri,” katanya, Rabu (26/2/2025).

Tagar itu, lanjutnya, diramaikan bukan tanpa maksud, melainkan sebagai harapan masyarakat agar pemerintah memerhatikan kondisi mereka.

“Dalam komunikasi massa, kita mengenal konsep agenda setting, di mana simbol atau pesan yang disampaikan melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan kebijakan pemerintah. Hashtag seperti itu menjadi bentuk ekspresi dan harapan masyarakat agar pemerintah lebih memerhatikan kondisi mereka,” jelasnya.

Tagar itu, lanjutnya, punya fungsi sebagai alarm pemerintah untuk menyadari ada yang harus diperbaiki.

“Hashtag seperti itu bisa menjadi pemicu bagi perubahan agenda pemerintah,” ujarnya lagi.

Kalau membiarkan ajakan itu, menurutnya akan menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia berupa kehilangan potensi penerus terbaik.

“Jika terlalu banyak generasi muda yang pergi dan tidak kembali, Indonesia bisa kehilangan potensi terbaiknya,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pemerintah perlu memberi kesempatan generasi muda untuk berkembang.

Selanjutnya, Ido minta pemerintah memperjelas kebijakan mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kesejahteraan.

“Dengan akses yang lebih besar kepada mereka. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga diperlukan agar kepercayaan publik lebih terbangun,” tambah Ido.

Kemudian, Ido mengingatkan Pemerintah untuk membuat generasi penerus optimistis punya masa depan di Indonesia.

“Generasi muda tidak hanya menginginkan pekerjaan, tapi juga membutuhkan kesempatan untuk berkembang,” tandasnya.(lta/kir/rid)