Mesir dan AS Sepakat Koordinasi Terkait Rencana Konstruksi Gaza

Badr Abdelatty Menteri Luar Negeri Mesir dan Steve Witkoff Utusan Timur Tengah Gedung Putih sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi terkait rencana rekonstruksi Jalur Gaza sebagai dasar untuk upaya membangun kembali wilayah tersebut.

Abdelatty bertemu dengan Witkoff dan Eric Trager Direktur Senior untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Keamanan Nasional AS, di sela-sela pertemuan antara para menteri luar negeri Arab dan utusan AS di Qatar, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, Rabu (12/3/2025).

Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut sebagai dasar upaya rekonstruksi dan menjaga komunikasi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah, demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Selama pertemuan tersebut, Abdelatty menguraikan tahapan dan rincian rencana Arab untuk rekonstruksi Gaza, yang telah disetujui pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Luar Biasa Arab di Kairo pada 4 Maret 2025.

Utusan AS memuji upaya Mesir dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

KTT Arab dan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menyetujui rencana komprehensif Arab untuk membangun kembali Gaza tanpa memindahkan penduduk Palestina. Rencana tersebut diperkirakan akan memakan waktu lima tahun untuk diselesaikan, dengan perkiraan biaya sekitar 53 miliar dolar AS (Rp871,6 triliun).

Proposal Arab tersebut muncul setelah rencana Donald Trump Presiden AS  untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina untuk mengubah wilayah tersebut menjadi tujuan wisata. Ide tersebut ditolak oleh dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.

Dilansir dari Antara, lebih dari 48.500 orang telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023. Serangan tersebut dihentikan di bawah gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang mulai berlaku pada Januari.

Sebelumnya, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk kepala otortias Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah tersebut. (ant/bel/kir/ham)