Menkum Sudah Sampaikan Usulan Amnesti untuk Tujuh Napi KKB di Makassar

Supratman Andi Agtas Menteri Hukum (Menkum) RI mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Prabowo Subianto Presiden RI terkait usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) mendapatkan amnesti.

Hal tersebut disampaikan melalui Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet (Seskab).

“Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar,” kata Supratman, Minggu (23/2/2025).

Narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2/2025).

Dia melanjutkan, tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya narapidana makar tanpa senjata.

“Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah,” ucapnya dilansir Antara.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan Presiden.

“Keputusannya ada di tangan Presiden,” kata dia.(ant/dra/saf/rid)