Menkum Pastikan Tak Ada Perubahan pada UU TNI yang Akan Diteken Prabowo

Supratman Andi Agtas Menteri Hukum (Menkum) menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang disahkan nantinya oleh Prabowo Subianto Presiden RI tak akan berubah dari draf yang telah disetujui DPR pada Kamis (20/3/2025) lalu.

“Tidak mungkin. Saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah,” kata Supratman dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025).

Ia memastikan kekhawatiran akan bangkitnya dwifungsi TNI tidak akan terjadi.

Sebab, Rancangan UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” katanya.

Saat ini, imbuh Supratman, draf RUU TNI yang akan disahkan sudah ada di meja Presiden. Menurutnya, Prabowo belum meneken RUU TNI sejak disetujui DPR hingga kini karena mengingat banyaknya tugas yang lain.

“Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang, semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak, ya. Bukan hanya satu,” ujarnya.

Menkum juga menjelaskan bahwa pengundangan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

“Sejak revisi UU tentang [Pembentukan] Peraturan Perundang-undangan yang terakhir, untuk pengundangan UU itu sudah bukan di Kementerian Hukum. Pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya. (ant/saf/ipg)