Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Kejaksaan RI dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kolaborasi kedua lembaga.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Republik Indonesia saat hadir menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Kolaborasi tersebut di antaranya Satuan Tugas (Satgas) Covid, Satgas Sawit, Pengawasan Aset, Peningkatan Pengawasan Bea Cukai dan Satgas BLBI. Selain itu juga terkait pengawasan end to end program di Kementerian Keuangan (tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan lelang, serta korupsi pengadaan barang dan jasa),” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, Kejaksaan RI saat ini sedang dalam proses transformasi menuju sistem peradilan tunggal (Single Prosecution System) yang modern dan terintegrasi.
Sistem ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan perkara melalui integrasi elektronik dari tahap penyidikan hingga eksekusi, serta koneksi data yang terpusat dengan lembaga penegak hukum lainnya.
“Kejaksaan RI telah menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan upaya pemberantasan korupsi,” jelas Menkeu.
Kata dia, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan juga terus diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai aspek seperti pengawasan aset, penyidikan, dan pemulihan aset.
Sementara itu, Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung menjelaskan, Rakernas Kejaksaan RI tahun ini mengusung tema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.”
“Rakernas ini menyoroti berbagai pencapaian penting, termasuk upaya penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai pemulihan mencapai Rp 41 triliun dari target Rp 110 triliun,” terang Harli.
Menurut Harli, keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi lain dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pengawasan.
Harli menegaskan, Rakernas Kejaksaan RI 2025 menjadi momentum penting dalam mendorong peran Kejaksaan sebagai pengawal keadilan yang modern dan efisien, serta memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. (faz/ipg)