Majelis Nasional Korsel Bersiap Lakukan Pemungutan Suara Ulang RUU untuk Yoon

Majelis Nasional Korea Selatan bersiap melakukan pemungutan suara ulang pada Rabu (8/1/2025) atas dua rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemberlakuan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol Presiden dimakzulkan dan tuduhan seputar Kim Keon Hee ibu negara.

RUU terkait jaksa khusus untuk Yoon tersebut menyerukan penunjukan jaksa penuntut khusus untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan yang terkait dengan penerapan darurat militer jangka pendek oleh Yoon.

Dilansir dari Antara, partai-partai oposisi secara sepihak meloloskan RUU tersebut pada sesi pleno bulan lalu sebelum Kabinet menuntut Majelis Nasional mempertimbangkan kembali keputusannya dalam pertemuan yang dipimpin oleh Choi Sang-mok penjabat Presiden.

Jika RUU itu gagal mendapat dua pertiga suara dukungan yang dibutuhkan untuk membatalkan veto Presiden, RUU akan dibatalkan.

RUU lainnya yang akan diajukan untuk pemungutan suara ulang menyerukan penyelidikan jaksa khusus terhadap dua tuduhan utama yang melibatkan ibu negara terkait dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi saham dan campur tangan dalam nominasi pemilu melalui seorang perantara politik.

Ini adalah versi keempat dari RUU yang ditujukan kepada ibu negara, menyusul proposal serupa yang diveto oleh Yoon, dan akhirnya dibatalkan dalam pemungutan suara ulang.

Pada Selasa (7/1/2025), Kweon Seong-dong pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menegaskan kembali keputusan resmi partainya untuk memberikan suara menentang RUU terkait jaksa khusus, meski partai tersebut diketahui hanya memiliki sedikit lebih dari sepertiga kursi Majelis. (ant/nis/saf/iss)