Luhut Ajak Investor Lokal Komunikasi soal Kondisi Ekonomi

Luhut Binsar Pandjaitan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemui investor lokal untuk mendiskusikan soal kondisi ekonomi terkini.

Dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (24/3/2025), Luhut mengaku ingin mendengar langsung dari investor lokal mengenai tantangan yang mereka hadapi.

Selain itu, juga untuk menangkap sinyal dan harapan yang muncul di lapangan. “Saya percaya komunikasi yang efektif dapat membantu dalam merumuskan masalah dengan baik,” kata Luhut.

Melansir Antara, Ketua DEN itu menyebut kondisi global saat ini cukup menantang dengan volatilitas pasar, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas yang memicu investor memilih untuk wait and see.

Luhut pun berpendapat Indonesia perlu jujur melihat daya saing negeri ini sebagai emerging market dalam satu dekade terakhir mengalami tantangan besar.

“Ini menjadi sinyal bagi kita untuk memperbaiki ekosistem investasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan komitmen pemerintah terhadap deregulasi. Penyederhanaan aturan menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik.

Di sisi lain, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan government technology (govtech) juga akan terus dimaksimalkan guna mendukung efisiensi dan transparansi. Seluruh masukan dari investor pun akan disampaikan kepada Prabowo Subianto Presiden.

“Saya menyadari niat baik pemerintah harus dikawal dengan komunikasi yang tulus dan terbuka. Tidak cukup hanya dengan kebijakan yang baik, tetapi juga dengan keterbukaan untuk menerima masukan dari para pelaku pasar,” tutur Luhut.

Dengan regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang tepat sasaran, serta sinergi antara pemerintah dan para pelaku pasar, Luhut yakin Indonesia bisa mengatasi setiap tantangan yang hadir, sehingga perekonomian bangsa bisa menjadi lebih kuat dan kompetitif.

Sebelumnya, Luhut juga telah menyampaikan DEN mendorong deregulasi, digitalisasi, hingga program strategis untuk menjadi langkah transformasi ekonomi.

Terkait deregulasi, Luhut menekankan birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Soal digitalisasi, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlindungan Sosial pada 17 Agustus 2025.

Sementara terkait program prioritas, DEN menyoroti dampak positif MBG yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan, program ini memperkuat ekosistem petani, peternak, dan UMKM lokal melalui pemanfaatan bahan baku dalam negeri.(ant/bil/rid)