Korupsi Minyak, Kejagung: Rp193 Triliun Itu Hanya Kerugian Negara di Tahun 2023

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina hanya total kerugian di tahun 2023.

“(Kerugian) Rp193,7 triliun itu (hanya) pada tahun 2023,” kata Harli Siregar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (26/2/2025) dilansir Antara.

Kerugian tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.

Harli mengatakan jumlah kerugian tersebut berdasarkan perkiraan sementara penyidik bersama ahli. Lantaran kasus ini terjadi pada 2018–2023, kata Harli, penyidik akan mendalami ada atau tidaknya kompensasi dan subsidi yang diberikan oleh negara pada tahun-tahun sebelum 2023.

“Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik apakah bisa ditelusuri mulai dari tahun 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu,” ujarnya.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018–2023.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun dengan,” kata Abdul Qohar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Ketujuh tersangka tersebut :

1. Riva Siahaan (Dirut Patra Niaga)

2. Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi PT Kilang Pertamina )

3. Yoki Firnandi (Direktur Pertamina Shipping)

4. Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Pertamina Kilang)

5. Dimas Werhaspati (Komisaris PT Jenggala Maritim)

6. Gading Ramadan Joedo (Komisaris Jenggala Maritim)

7. Muhammad Kerry Adrianto Riza (Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa).

Menurut Abdul Qohar, kasus ini bermula dari kewajiban PT Pertamina untuk memprioritaskan pasokan minyak mentah dalam negeri sebelum melakukan impor.

Namun, dalam praktiknya, Riva diduga terlibat dalam penyalahgunaan prosedur pengadaan minyak mentah dan produk kilang. Sebagai contoh, ia diduga membeli minyak jenis Ron 90 (Pertalite), tetapi kemudian dicampur (blending) untuk disulap menjadi Ron 92 (Pertamax), yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. (bil/ipg)