Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Evaluasi Penyelenggara Haji dan Umrah

Maman Imanulhaq Anggota Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggara haji dan umrah, terutama dalam aspek transportasi pengangkut jemaah.

Desakan tersebut merespons kecelakaan bus jemaah umrah di Wadi Qudeid, Arab Saudi, Kamis (20/3/2025), yang menyebabkan enam orang jemaah asal Indonesia meninggal dunia.

“Keprihatinan ini membawa rasa duka yang mendalam, sekaligus juga memunculkan evaluasi serius terhadap penyelenggaraan umrah dan haji di masa depan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Menurut Maman, evaluasi itu perlu dilakukan untuk menjamin setiap sarana transportasi yang digunakan jemaah haji dan umrah memenuhi standar keamanan serta kenyamanan.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, terdapat sejumlah pengemudi angkutan pada musim haji yang tidak mengetahui rute perjalanan, dan melanggar aturan keselamatan.

“Alat-alat transportasi yang dipakai para jemaah umrah dan juga haji harus memenuhi standar keselamatan bagi jemaah, termasuk tentu sopir,” imbuhnya.

Dia menegaskan, temuan tersebut sudah dicatat dan bakal jadi bahan evaluasi Komisi VIII DPR bersama Pemerintah, supaya tidak ada lagi jemaah umrah dan haji Indonesia yang jadi korban.

“Kami tahu ketika penyelenggaraan haji terkadang ada sopir dadakan yang tidak melalui proses sertifikasi memadai. Mereka tidak tahu rute, bahkan menjalankan pengendaraannya di luar ketentuan. Ini tentu menjadi catatan penting,” paparnya.

Sekadar informasi, enam orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan merupakan bagian dari rombongan jemaah umrah. Dari total 20 orang, 13 orang di antaranya luka-luka, dan satu orang selamat.

Jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah. Sekitar 150 meter dari Kota Jeddah, bus yang mengangkut para jemaah itu terbalik dan terbakar.(rid/faz)