Khofifah Minta Bupati/Wali Kota Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta bupati/wali kota untuk menyiapkan lahan atau lokasi guna difungsikan sebagai Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Khofifah waktu rapat koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan Saifullah Yusuf Menteri Sosial RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Hasil rapat itu menyimpulkan bahwa lahan yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat itu diperkirakan mencapai 5 hektare. Yang mana digunakan untuk kebutuhan asrama mulai sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA.

Khofifah mengatakan, lahan yang digunakan juga bisa dengan merevitalisasi aset milik Pemda atau dari Perguruan Tinggi.

“Ini konsepnya boarding school mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau Perguruan Tinggi. Jadi mohon bupati/wali kota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat,” terang Khofifah dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Gubernur Jatim itu kemudian menginstruksikan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti skema Sekolah Rakyat supaya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Jatim.

“Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Khofifah menjelaskan, Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem agar dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarga.

“Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Gus Ipul Menteri Sosial RI mengatakan bahwa Sekolah Rakyat rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 bangunan.

“Saat ini sudah tersedia 40 SR, dengan memanfaatkan aset Kemensos, Pemda, perguruan tinggi dan aset pemerintah lain,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan bahwa dalam penanganan peningkatan kesejahteraan sosial, Kemensos telah membagi dalam beberapa desil kemiskinan.

Mensos menyebut, yang menjadi target adalah desil 1 hingga desil 3. Desil 1 merupakan kategori masyarakat miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 adalah masyarakat yang rentan.

“Yang akan menjadi sasaran kita adalah desil 1 miskin ekstrem, desil 2 miskin dan desil 3 yang rentan,” ucap Gus Ipul. (wld/saf/ipg)