Kepala BGN Pastikan Program MBG di Sumenep Tidak Dihentikan, Hanya Ditunda

Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep tidak dihentikan, melainkan hanya ditunda sementara dan berjalan kembali pada Selasa (18/2/2025).

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan menjelaskan, Prabowo Subianto Presiden menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025. Maka, untuk mencapai target itu, BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli ‘kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan dilansir dari Antara.

Sementara itu, untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Mohammad Kholilur Rahman Kepala SPPG Sumenep membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara. (ant/dra/saf/ipg)