Kelar Sampaikan Tuntutan, Massa Dosen ASN Membubarkan Diri dari Kawasan Monas

Ratusan orang Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dari berbagai daerah, hari ini, Senin (3/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Mereka melakukan demonstrasi karena belum menerima tunjangan kinerja (tukin) dari tahun 2020 sampai 2024.

Pantauan suarasurabaya.net di lokasi, massa yang tergabung dalam Aliansi ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), mulai menyampaikan pendapatnya pukul 08.30 WIB.

Secara bergantian para orator yang mewakili daerahnya menyuarakan keluhan dan tuntutan dari mobil komando.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan, serta memakai atribut khas daerah asalnya.

Mereka juga kompak menyerukan kata “cair” setiap kali orator mengucapkan kata “tukin”.

Dalam keterangannya, Anggun Gunawan Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat mengatakan, ada dua tuntutan dalam aksi unjuk rasa hari ini.

“Pertama, kami mendesak Pemerintah membayarkan tukin dosen ASN Kemendikti Saintek yang belum dibayarkan dari tahun 2020. Yang kedua, kami menuntut anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemendikti Saintek tanpa adanya pembedaan dosen PTN Satker, Badan Layanan Umum (BLU), dosen Berbadan Hukum (BH) serta dosen-dosen DPK yang diperbantukan di PTS,” ujar Anggun.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalannya aksi, aparat keamanan dari unsur Polri, TNI dan Satpol PP melakukan penjagaan di sekitar lokasi.

Sesudah menyampaikan tuntutannya, sekitar pukul 11.45 WIB, massa Dosen ASN membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Kemendikti Saintek menyatakan tidak bisa membayar keseluruhan tukin yang belum dibayarkan dari tahun 2020 sampai 2024.

Togar M Simatupang Sekretaris Jenderal Kemdikti Saintek bilang, waktu masih bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Makarim selaku menteri tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan.

Tukin dosen ASN periode 2020-2024, lanjut Togar, juga tidak bisa diberikan karena pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan dengan alasan sudah jauh berlalu.

Kemudian, perubahan nomenklatur kementerian juga disebut sebagai salah satu alasan tidak bisa cairnya tukin dosen ASN.

Lebih lanjut, Togar menyatakan anggaran tukin sebanyak Rp2,5 triliun untuk dosen ASN tahun ini sudah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Menteri Keuangan.(rid/ham)