
BPBD Jawa Timur memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi saat Idulfitri 1446 Hijriah karena prediksi cuaca ekstrem yang tak menentu.
Satriyo Nurseno Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim mengatakan berdasarkan informasi BMKG, potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi akan berlangsung menjelang lebaran.
“Bencana hidrometeorologi bentuknya seperti banjir, longsor. Khususnya di arus mudik ini (yang diperhatikan) adalah area-area rawan longsor,” kata Satriyo, Jumat (28/3/2025).
Namun berdasarkan analisa BMKG, Satriyo menyebut cuaca ekstrem tidak melanda wilayah Jatim saat hari H lebaran. Meski begitu BPBD Jatim tetap memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian dalam pemantauan bencana di antaranya, meliputi kawasan Mataraman, seperti, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan, lalu wilayah Sidoarjo, Malang Raya dan Pantai Selatan.
Serta wilayah Tapal Kuda, seperti, Bondowoso dan Situbondo. Sementara, wilayah Madura dan sisi utara Jatim diprediksi dalam kondisi relatif aman.
BPBD Jatim bakal menyiagakan 15-20 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melakukan pemantauan 24 jam di kantor BPBD kabupaten/kota se Jatim.
“Kami tetap siaga 24 jam dengan sistem shift, dari yang biasanya tiga shift menjadi dua shift. Setiap shift terdiri dari 15-20 personel untuk memastikan kesiapan penanganan di seluruh wilayah,” tambahnya.
Selain kesiapan personel, BPBD Jatim juga memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung penanganan bencana serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik.
Satriyo juga mengajak masyarakat dan awak media untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait bencana yang terjadi.
“Jika ada kejadian bencana yang belum terpantau oleh kami, mohon segera melaporkan melalui call center 117 atau melalui nomor WhatsApp posko BPBD 0813-3200-9050,” tuturnya.
Sementara itu Gatot Soebroto Kepala Pelaksana BPBD Jatim mengatakan tahun ini, posko khusus di beberapa wilayah tidak didirikan karena kebijakan efisiensi. Namun, posko pusat di kantor BPBD Jatim tetap melakukan pemantauan dan koordinasi 24 jam.
“Seluruh BPBD di kabupaten/kota juga telah diarahkan untuk siaga di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi potensi bencana seperti, longsor dan banjir,” ungkapnya.(wld/iss)