Ibas Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Sampah Terpadu Demi Kelestarian Alam Indonesia

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya pengelolaan sampah terpadu melalui sebuah regulasi, sistem yang terstruktur, ekosistem hijau ramah lingkungan, gerakan besar bersama, dan kolaborasi seluruh pihak untuk pelestarian alam, kesehatan, dan lingkungan Indonesia yang asri.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (5/2/2025), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain evaluasi kinerja 2024, program kerja 2025, strategi perdagangan karbon, tindak lanjut hasil COP-29, hingga solusi terhadap permasalahan sampah.

Dalam forum itu, Ibas mengangkat dokumenter produksi Barack Obama berjudul ‘Our Ocean’ (Laut Kita), sebagai salah satu referensi penting tentang dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia dan bagaimana dunia memandang suatu negara.

Dokumenter itu menyorot upaya global dalam melestarikan laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan.

“What we see, what we eat, where we live, (Apa yang kita lihat, apa yang kita makan, dimana kita tinggal). Secara keseluruhan, ketiga hal tersebut mencerminkan cara kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana hal-hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari kita. Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu bisa menjadi impresi dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibas menekankan perhatian pada lingkungan tidak hanya untuk pengunjung yang hendak datang maupun yang tinggal dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang.

“Kita tentu ingin Indonesia menjadi rumah untuk kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan mindset baru, edukasi, regulasi, dan sistem yang mendukung. Diperlukan gerakan besar bersama untuk masa depan lingkungan kita. Yang pasti, diperlukan keberpihakan fiskal serta alokasi anggaran yang sesuai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” lanjutnya.

Ibas kemudian menggarisbawahi tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kalau di Amerika Serikat, di Uni Eropa, di Jerman, di Sweden, anggaran berkait dengan lingkungan itu sangat tinggi. Tapi kita tidak perlu kecil hati, Pak Menteri. Indonesia ini sangat luas. Indonesia ini juga padat penduduknya dan memang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, tidak cukup hanya edukasi, tapi kita juga harus terus menyiapkan infrastruktur yang menuju pelestarian lingkungan yang lebih baik,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu optimistis dengan pendekatan inovatif, hasil yang optimal tetap bisa dicapai.

“Di area industri, misalkan. Di tempat publik dan khususnya di rumah-rumah tangga, kalaupun kita belum secanggih Swedia dalam mengelola sampah plastik secara massif untuk jadi lebih produktif, kita boleh memulai dari cara-cara sederhana, dengan tempat pembuangan sampah terpadu berbasis teknologi dengan skala yang disesuaikan dengan kewilayahan,” tambahnya.

Dalam pembahasan perdagangan karbon, Ibas menegaskan pentingnya Indonesia untuk mengambil peran strategis di pasar karbon global. Dia berharap tindak lanjut dari COP-29 dapat mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim melalui partisipasi di forum internasional tersebut.

Selanjutnya, Ibas menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan deforestasi. Dia juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik tenurial yang masih menjadi isu di berbagai wilayah.

“Kementerian Lingkungan Hidup punya tugas besar, tidak hanya memastikan pengelolaan hutan yang adil dan merata antara swasta dan masyarakat, tetapi juga menyelesaikan status kawasan hutan yang legal dan /legitimate/ untuk meminimalisir konflik,” tegasnya.

Ibas menutup paparannya dengan usulan strategis yang mencakup insentif dan sanksi dalam menjaga lingkungan hidup. Dia mendorong pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang aktif menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menerapkan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar regulasi.

“Kita juga perlu kolaborasi, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, komunitas beserta masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Tidak hanya regulasi, termasuk di dalamnya investasi, perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar lingkungan, dan pada saat yang sama, memberlakukan sanksi tegas kepada pelaku yang merusak lingkungan. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ekosistem yang teratur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Untuk bumi kita, untuk kesehatan, dan lingkungan asri Indonesia,” tegasnya.

Sekadar informasi, rapat kerja itu menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan strategis lingkungan hidup, menjadikan Indonesia lebih kompetitif secara global, dan memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.(rid)