Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diperingati pada Minggu (9/2/2025) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perayaan ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ke-79.
Adapun tema yang diangkat adalah “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”. Tema ini menunjukkan dukungan pers terhadap upaya menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal.
Salah satu rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 adalah diskusi yang diikuti puluhan wartawan se-Indonesia yang digelar di Hotel Galaxy Hotel, Jumat (7/2/2025).
Diskusi dalam rangkaian HPN 2025 ini mengambil tema besar “Seminar Nasional Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggung Jawab”. Para pembicaranya adalah Muhammad Faisal MP Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia, Sofyan Herbowo Wakil Ketua Public Affairs Forum Indonesia, Suprapto Sastroatmojo Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digotal untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Zacky Anthony Penasihat LKBH-PWI, dan Toto Fachrudin Sekretaris PWI Kalsel.
Hendry Ch Bangun Ketua PWI Pusat, mengatakan, seminar yang digelar ini diharapkan semakin memperjelas hubungan pers dengan narasumber dan instannsi pemerintahan dalam menjalin kerja sama mendatang.
“Kehadiran narasumber ini kita harapkan dapat memperjelas posisi pers dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta. Kita harapkan lewat forum ini juga menjadi pers lebih sehat dan bertanggungjawab,” kata Hendry Ch Bangun dalam sambutannya, seperti dikutip dari laman PWI.
Muhammad Faisal Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia mengatakan, bahwa hubungan dengan media merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilakukan humas atau PR sebuah instansi, termasuk instansinya.
“Media Relations dilakukan guna memperoleh publisitas pemberitaan atau liputan media seluas mungkin. Dalam menjali kerjasama dengan pers kami juga mengeluarkan pergub pers harus terferifikasi, Pimred harus utama. Inilah untuk syarat kerjasama yang kami lakukan. Targetnya, regulasi ini dipenuhi baik oleh media cetak, elektronik dan online,” tegasnya.
Toto Fachrudin Sek PWI Kalsel insan pers menyampaikan, berdasarkan fakta dan pengalamannya, bahwa pers bekerja atas UU Pers dan juga sebagai kontrol sosial, pendidikan dan pers juga sebagai bisnis agar Perusahaan tetap berjalan.
“Pers sebagai kontrol sosial namun pers juga sebagai Perusahaan bisnis. Pers Indonesia memilik pers yang begitu besar dan terbuka untuk bisa sampaikan pandangannya ke publik. Dan inilah yang kita sebut pers berada di dua sisi. Disisi paling bawah melihat dan mengakui begitu banyak orang yang tiba-tiba menjadi wartawan. Dan begitu mudahnya mendirikan badan usaha. Inilah yang memang harusnya perlu dicermati,” ucap Toto.
“Pers saat ini tidak hanya berfungsi sebagai komunikator saja dalam menyampaikan kebijakan yang lebih bagus. Tapi juga dia sebagai pembentuk public opinion. Tantangan Pers, pertama membangun reputasi n kredibiltas Perusahaan media. Dan kedua yakni literasi dan kebijakan,” sambung Sofyan Herbowo.
Suprapto Sastroatmodjo mengatakan, bahwa jumlah media di Indonesia bisa mencapai 50 ribu. Hal ini akibat begitu mudahnya membuat Perusahaan media.
“Sekarang bikin perusahaan media sudah gampang banget. Karena juga ada instansi yang menyumbang “gula” jadi memicu setiap orang membuat website. Sehingga tidak mengherankan secara bisnis perusahaan media. Nmaun berdasarkan data di dewan pers jumlahnya 1.793 perusahaan. Dan yang terveirifikasi baru 997 perusahaan pers, hanya setengahnya saja. Inilah yang menurut saya yang benar-benar pers.
Sementara, Zacky Anthony Penasihat LKBH-PWI menegaskan, bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum saat menjalankan tugas jurnalistik ini berdasarkan UU yang merujuk pada Pasal 8 UU Pers. Namun di luar UU itu wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum.
“Yang ditakuti kepala desa itu sekarang ormas dan wartawan bodrex. Bukan takut dengan wartawan profesional. Bahkan kita tahu OTT pun terjadi pada wartawan. Jadi, wartawan profesional tidak boleh mengancam dan ini bisa dilaporkan. Soal jumlah media saat ini, saya rasa hanya Tuhan dan Malaikat yang tahu persis,” jelas Zacy.
“Yang jelas, tantangan pers saat ini adalah masyarakat pers sendiri. Pers profesional patuh pada aturan dan Undang-Undang. Memberikan perlidungan pada wartawan yang kerja dengan baik, memang harus dilindungi. Ini untuk memproteksi pada pembonceng gelap yang mengancam dan memeras. Pers Profesional tidak akan melakukan itu,” pungkas Zacky.(ant/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
