Pemkot Surabaya Pastikan Tak PHK Honorer Meski Efisiensi Anggaran
Senin, 17 Februari 2025 | 11:46 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kecuali yang bertugas pelayanan publik langsung, untuk menghemat listrik hingga Alat Tulis Kantor (ATK).
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyambut baik rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengajak ASN WFA 2 kali dan WFO 3 kali seminggu sesuai terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
Eri mengungkapkan sebetulnya kebijakan ini sudah mulai dijalankan 2024 lalu meski belum seluruhnya. Karena itu dia berharap jika kebijakan ini diterapkan, bisa efektif mereduksi anggaran perkantoran mulai listrik hingga ATK.
“Dulu sudah nyoba di Balai RW dan sudah jalan. Itu yang sudah kita jalankan di tahun 2024. Jadi insyaAllah kita tinggal ngegas lagi,” katanya, Senin (17/2/2025).
Meski ASN tidak di kantor, lanjutnya, mereka tetap termonitor melalui absensi di aplikasi sekaligus merinci kinerjanya setiap hari, yang sekarang sedang disiapkan Diskominfo.
Pemkot sendiri akan menindaklanjuti kebijakan BKN dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) jika sudah diputuskan. “Kalau sudah dikeluarkan oleh BKN yang katanya (WFO) tiga hari itu, ya kita akan lakukan SE itu juga,” imbuhnya.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas pelayanan langsung terhadap masyarakat, misalnya tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, serta guru di sekolah.
“Jadi gini, ada pelayanan yang orang langsung datang, ada yang tidak. Seperti perizinan, dia bisa datangnya cukup ke balai RW, sehingga datang kembali RW. Tapi seperti Puskesmas enggak bisa, karena dokter harus standby di rumah sakit. Saya kira bisa bedakan pelayanan publik yang memang tidak bisa, seperti rumah sakit itu tidak bisa. Seperti Puskesmas tetap masuk,” bebernya.
Sementara pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan lainnya, bisa dialihkan melalui aplikasi.
“Di Puskesmas pun sudah kita lakukan di (program) satu nakes satu RW. Saya minta juga sudah harus maksimal, sehingga orang sakit enggak usah ke Puskesmas, dikirim obatnya ke tempat, diperiksa di tempat balai RW, dikirim ke rumah,” tandasnya.
Melansir Antara, sebelumnya Zudan Arif Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/2/2025), menyebut kalau institusinya sudah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN sekaligus juga menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan. (lta/bil/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
