Hasil Survei Celios: 69 Persen Masyarakat Setuju MBG Dilakukan Bertahap

Berdasarkan hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), 69 persen responden menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya.

Galau D. Muhammad peneliti Celios mengatakan, mayoritas masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam pelaksanaan MBG.

“Bukan sekadar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi komunitas dinilai sangat penting oleh 56 persen responden, sementara 53 persen masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kolaborasi multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program,” katanya, Senin (27/1/2025).

Dilansir dari Antara, Galau menjelaskan masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

Dengan 43 persen responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan. Itu menunjukkan ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tapi juga terjamin kesehatannya.

Analisis terhadap data mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis menunjukkan kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40 persen responden menyatakan hal tersebut.

Itu menegaskan masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berkualitas tinggi.

Dalam hal pendanaan, 83 persen responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Jaya Darmawan Peneliti Celios menambahkan, perlunya dukungan terhadap pembiayaan domestik juga tercermin dari 79 persen masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program MBG, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

Menurutnya, anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG harus didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.

“Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlindungan sosial, dana pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari,” kata Jaya.

Hasil survei juga menunjukkan, program subsidi dalam bentuk uang (20 persen) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8 persen) juga disebut sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Hal itu menunjukkan masyarakat menyadari pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan bantuan, di mana keluarga dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, membayar biaya pendidikan, atau kebutuhan penting lainnya. (ant/saf/rid)