Hakim Federal Blokir Tim Doge yang Dipimpin Musk untuk Akses Catatan Keuangan Jutaan Warga AS

Seorang hakim federal pada, Sabtu (9/2/2025) memblokir sementara “departemen efisiensi pemerintah” (Doge) yang dipimpin Elon Musk untuk mengakses catatan Departemen Keuangan yang berisi data pribadi sensitif seperti nomor jaminan sosial, dan nomor rekening bank dari jutaan warga Amerika.

Melansir The Guardian, Minggu (9/2/2025), Paul A Engelmayer hakim distrik AS mengeluarkan perintah penangguhan sementara itu setelah 19 jaksa agung dari Partai Demokrat menggugat Donald Trump.

Kasus yang diajukan di pengadilan federal di New York City ini menuduh pemerintahan Trump mengizinkan tim Musk untuk mengakses sistem pembayaran sentral Departemen Keuangan, yang dinilai melanggar hukum federal.

Sistem pembayaran tersebut menangani pengembalian pajak, tunjangan jaminan sosial, tunjangan veteran, dan banyak lagi, mengirimkan triliunan dolar setiap tahun sambil menyimpan jaringan luas data pribadi dan keuangan warga Amerika.

Engelmayer, yang diangkat oleh Barack Obama Presiden juga memerintahkan bahwa siapa pun yang dilarang mengakses informasi sensitif tersebut sejak 20 Januari, harus segera menghancurkan semua salinan materi yang diunduh dari sistem Departemen Keuangan. Ia menetapkan sidang lanjutan pada 14 Februari.

Di sisi lain, Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut.

Sementara Letitia James Jaksa agung New York, yang kantornya mengajukan gugatan, mengatakan bahwa akses Doge ke data Departemen Keuangan menimbulkan masalah keamanan dan kemungkinan pembekuan dana federal secara ilegal.

“Kelompok tak terpilih ini, yang dipimpin oleh orang terkaya di dunia, tidak berwenang memiliki informasi ini, dan mereka secara eksplisit mencari akses yang tidak sah untuk secara ilegal memblokir pembayaran yang diandalkan oleh jutaan warga Amerika, termasuk untuk perawatan kesehatan, pengasuhan anak, dan program penting lainnya,” kata James dalam pesan video yang dirilis kantornya, Jumat (7/2/2025).

James yang merupakan seorang Demokrat dan telah lama menjadi antagonis utama Trump, mengatakan bahwa presiden tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan informasi pribadi warga Amerika kepada siapa pun yang ia pilih, dan ia tidak dapat memotong pembayaran federal yang telah disetujui oleh Kongres.

Negara bagian yang termasuk dalam gugatan ini adalah Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont, dan Wisconsin.

Gugatan tersebut menuduh bahwa akses Doge ke catatan Departemen Keuangan dapat mengganggu pendanaan yang telah dialokasikan oleh Kongres, yang melebihi wewenang yang dimiliki Departemen Keuangan.

Gugatan ini juga berpendapat bahwa akses Doge melanggar hukum administrasi federal dan doktrin pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi AS.

Gugatan ini juga menuduh Scott Bessent Menteri Keuangan, telah mengubah kebijakan lama departemen dalam melindungi data identitas pribadi dan informasi keuangan yang sensitif untuk memungkinkan tim Doge milik Musk mengakses sistem pembayaran tersebut.

“Keputusan ini mengabaikan kewajiban hukum untuk melindungi data tersebut dan mengabaikan harapan privasi para penerima dana federal,” termasuk negara bagian, veteran, pensiunan, dan wajib pajak,” bunyi gugatan tersebut.

Sebagai informasi, Doge yang dibentuk oleh Musk diciptakan untuk menemukan dan menghilangkan apa yang dianggap sebagai pengeluaran pemerintah yang tidak efisien oleh pemerintahan Trump.

Akses Doge ke catatan Departemen Keuangan, serta inspeksinya terhadap berbagai lembaga pemerintah, telah memicu kekhawatiran luas dari para kritikus terkait kekuasaan semakin besar yang dimiliki oleh Musk.

Musk sendiri sering mengolok-olok kritik terhadap Doge di platform media sosialnya, X, sambil mengklaim bahwa Doge telah menghemat jutaan dolar pajak. Para pendukungnya pun menyambut baik gagasan untuk membatasi pengeluaran pemerintah yang berlebihan. (bil/iss)